Implementasi undang-undang Pengadilan Agama nomor 7 tahun 1989 pasal 70 tentang kuasa hukum perempuan di pengadilan agama kabupaten madiun.

Endra, Panji Anuri (2015) Implementasi undang-undang Pengadilan Agama nomor 7 tahun 1989 pasal 70 tentang kuasa hukum perempuan di pengadilan agama kabupaten madiun. Undergraduate (S1) thesis, STAIN Ponorogo.

Text 15AS06 endra panji anuri.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (327kB)

Abstract

Untuk menjamin kesamaan didepan hukum maka diciptakanlah aturan yang mengakomodir kebutuhan, begitu juga dalam kesamaan peran advokat dihadapan hukum yang setara antara laki laki dan perempuan, jelas hal ini sudah diatur dalam UU pengadilan agama nomor 7 tahun 1989 pasal 70 dan UU advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 1, ternyata yang terjadi sebaliknya mengenai keabsahan kuasa hukum prempuan pada saat pembacaan ikrar talak.
Untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan maka perbedaan persepsi yang digunakan majelis hakim sudah saatnya direkosntruksi ulang sebab untuk memperoleh kesamaan didepan hukum harus ditegakan khususnya dalam perkara ikrar talak, 1. Bagaiamana pendapat hakim dankuasahukum di pengadilan agama kabupatenmadiun mengenai kuasa hukum perempuanberdasarkanundang-undang pengadilan agama nomor 7 tahun 1989 pasal 70?, 2. Bagaimana argumentasi hakim di pengadilan agama kabupaten madiun? Didapati jawaban dari hasil wawancara bahwa majelis hakim akan memerintahkan kuasa hukum perempuan untuk menghadirkan pihak in person, padahal landasan hukum di undang-undang pengadilan agama nomor 7 tahun 1989 jelas bagi kuasa hukum menyatakan kesamaan tanpa ada perbedaan laki-laki atau perempuan dan dasar pemikiran yang digunakan majelis hakim mengacu pada hukum fiqh yang ada.
Untuk memperoleh data dari penelitian yang akurat dan komperhensif harus digunakan kerangka penelitian sebagai acuan uitama, oleh sebab itu maka penulis mengunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan untuk memperjelas gambaran digunakan pendekatan yuridiksi-normatif beserta metode observasi dan wawancara dari pihak 4 hakim dan 4 kuasa hukum.
Dari hasil penelitian dilapangan tersebut dapat disimpulkan bahwa, terdapat faktor yang mempengaruhi legitimasi kuasa hukum perempuan yakni dasar pemikiran majelis hakim yang kurang selaras dalam memahami hukum fiqh yang berakibat pada perintah majelis hakim untuk menghadirkan pihak prinsipal.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor:	1.Drs. Munawir, SH, M.Hum, 2. Udin Safala,MHI
Subjects:	?? 2X4 ??
Divisions:	?? pro_as ??
Depositing User:	m. dhofar
Date Deposited:	25 Jun 2015 04:48
Last Modified:	25 Jun 2015 04:48
URI:	http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/36

Actions (login required)

View Item