Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020 tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyāsah.

Chasanah, Widyningsih Nur (2024) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020 tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyāsah. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

Preview

Text WIDYNINGSIH NUR CHASANAH-103200042-HTN-NASKAH SKRIPSI OK.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Chasanah, Widyningsih Nur 2024. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020 tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyāsah. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Sesario Aulia, M.Kn.
Kata Kunci/Keywords: Rangkap Jabatan, Wakil Menteri, Fiqh Siyāsah.
Skripsi ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020 penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan terjadinya pengujian kembali Putusan Mahkamah Konstitusi tentang larangan rangkap jabatan wakil menteri dengan menggunakan teori fiqh siyāsah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap pengujian kembali tentang rangkap jabatan wakil menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020?, 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyāsah terhadap implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang rangkap jabatan wakil menteri?.
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta bahan hukum (peraturan perundang-undangan). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan data mengenai tinjauan fiqh siyāsah terhadap pengujian kembali puusan mahkamah konstitusi tentang larangan rangkap jabatan wakil menteri dan implemtasi putusan mahkamah konstusi tentang rangkap jabatan wakil menteri perspektif fiqh siyāsah.
Dari penelitian yang dilakukan dapat simpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan 80/PUU-XVII/2019 dan 76/PUU-XVIII/2020 terkait larangan merangkap jabatan Wakil Menteri yang bertentangan dengan hukum dan keadilan dalam pemerintahan. Meskipun telah ada aturan yang jelas, praktik merangkap jabatan terus terjadi dan menimbulkan kontroversi. Dalam konteks fiqh siyāsah, peran Wakil Menteri dalam pemerintahan Islam dibahas serta konsekuensi pelanggaran seperti peringatan, pencabutan kewenangan, dan pemecatan. Pentingnya kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga pemerintahan yang adil dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan juga ditekankan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor:	Sesario Aulia
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara
Depositing User:	Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited:	30 Dec 2024 02:15
Last Modified:	30 Dec 2024 02:15
URI:	http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/31919

Actions (login required)

View Item