Arwanda, Aditya Arga (2024) ..(GUNAKAN TTD ASLI BUKAN SCAN PADA LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ETHESIS, UPLOAD ULANG).. PELIMPAHAN WEWENANG WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN PERPSEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KUA KECAMATAN JETIS). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
ETHESES ADITYA ARGA.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Pernikahan dilakukan melalui sighat ijab dan qabul antara wali nikah dan mempelai pria. Wali merupakan unsur penting dalam pernikahan karena termasuk dalam rukun dan syarat sah pernikahan. Tanpa adanya wali atau jika wali tidak hadir, pernikahan dianggap tidak sah karena hal ini berkaitan dengan rukun dan syarat sah pernikahan.
Namun, ada beberapa situasi di mana wali tidak dapat hadir, seperti tidak adanya wali nasab, wali adhal, wali yang tidak diketahui keberadaannya, wali yang tidak bisa dihubungi karena dipenjara, wali nasab yang tidak beragama Islam, wali yang sedang berihram, atau jika wali yang akan menikahkan adalah mempelai pria itu sendiri. Dalam kasus seperti ini, wali hakim dapat mengambil alih perwalian sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (3).
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum dalam pelimpahan Wewenang wali nasab kepada wali hakim oleh Kepala KUA Kecamatan Jetis menurut perspektif hukum Islam? Bagaimana keabsahan pelimpahan wewenang wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan menurut dan hukum Islam?
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan observasi di KUA Kecamatan Jetis.
Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang diambil yaitu Kompilasi Hukum Islam yang menjelasakan bahwa apabila wali nasab tidak dapat dihadirkan diacara akad nikah sehingga walinya menjadi wali ghaib, perwalian tersebut dilimpahkan kepada wali hakim. Sedangkan menurut PMA No. 20 Tahun 2019 tidak ada yang menjelaskan mengenai pelimpahan wali nasab kepada wali hakim sebab wali gahib, sehingga Kepala KUA Kecamatan Jetis mengambil keputusan bahwa apabila walinya tersebut dikatakan sebagai wali yang tidak diketahui keberadaannya meskipun pada dasarnya walinya tersebut diketahui keberadaannya hanya saja walinya tersebut tidak bisa dihubungi yang mengakibatkan wali nasab tidak bisa melaksanakan taukil wali. Keabsahan pelimpahan tersebut dari segi hukum Islam pernikahan tersebut tetap sah karena jika melihat dari Kompilasi Hukum Islam apabila walinya tersebut ghoib bisa digantikan oleh wali hakim. Dan sebagai syarat administrasi yang menjadi pedoman KUA Kecamatan Jetis yaitu PMA No.20 Tahun 2019 pelimpahan wali nasab kepada wali hakim harus menyertakan surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa wali tidak diketahui keberadaanya.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Udin Safala |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 05 Dec 2024 01:25 |
| Last Modified: | 05 Dec 2024 01:25 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/31162 |
Actions (login required)
 |
View Item |
