Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan SEMA No. 2 Tahun 2023

Fauzi, Ali (2024) Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan SEMA No. 2 Tahun 2023. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

[img]
Preview
Text
E-thesis.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Perkawinan adalah amaliah yang diciptakan oleh Allah sebagai sarana regenerasi, berlaku bagi muslim maupun non muslim, serta dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan beda agama menimbulkan tantangan hukum, karena belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang perkawinan, yang akhirnya memicu polemik terkait keabsahan perkawinan, hak waris dan lainnya.
Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana analisis hukum progresif terhadap ketentuan larangan Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam hukum di Indonesia? (2) Bagaimana analisis hukum progresif terhadap alasan tentang ketentuan larangan perkawinan beda agama?
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara studi dokumenter yang berkaitan dengan peraturan perUndang-Undangan maupun dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif.
Hasil penelitian ini adalah (1) bahwa Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan SEMA No. 2 Tahun 2023 tergolong kedalam hukum yag tidak progresif, hal ini dikarenakan dua peraturan ini membatasi dan tidak menyelesaikan dari persoalan perkawinan beda agama, dan hal ini juga tidak sejalan dengan ciri-ciri dan karakteristik dari hukum progresif. (2) alasan dari ketentuan larangan perkawinan beda agama yang ditulis pada pembahasan memang memiliki sisi positif dari segi agama, namun ketika dianalisis menggunakan teori hukum progresif maka akan menjadi alasan yang tidak bersifat progresif dikarenan didalam peraturan yang dibuat tidak sejalan dengan ciri-ciri dan karakteristik dari hukum progresif.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor: Wahyu Saputra
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited: 04 Dec 2024 03:26
Last Modified: 04 Dec 2024 03:26
URI: http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/31058

Actions (login required)

View Item View Item