Umam, Ardinta Hidayatul (2024) KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENETAPAN TERSANGKA KASUS KORUPSI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA AKTIF PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH (Interprestasi Pasal 42 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
ARDINTA HIDAYATUL U.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Umam, Ardinta Hidayatul, 2024. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Aktif Perspektif Fiqh Siya<sah Dustu<riyah (Interprestasi Pasal 42 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Martha Eri Safira, M.H.
Kata Kunci/Keywords: kewenangan, kelembagaan,komisi pemberantasan korupsi, Tentara Nasional Indonesia, Siya<sah Dustu<riyah.
Dalam kasus Suap Eks Kepala Badan Sar Nasional (BASARNAS) yang merupakan Perwira prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil negara ternyata tertangkap tangan dalam operasi KPK. Hal ini menimbulkan kerancuan dengan adanya pers KPK yang meminta maaf atas penetapan tersangka oknum perwira tinggi TNI tersebut. Sehingga menimbulkan pertanyaan lembaga mana sebenarnya yang berwenang dalam penanganan kasus korupsi yang terkait dengan prajurit TNI.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1)Bagaimana perspektif fiqh siyasah dusturiyah terhadap kewenangan kelembagaan antara KPK dan TNI dalam menetapkan tersangka Kasus Korupsi TNI Aktif? (2)Bagaimana kewenanangan KPK dan TNI dalam menetapkan tersangka kasus korupsi terhadap prajurit TNI menurut UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 dan UU No 30 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer? Tujuan penelitian ini untuk (1)Menjelaskan dan mendeskripsikan kelembagaan dan kewenangan KPK dalam menetapkan tersangka kasus korupsi TNI Aktif sesuai perspektif siyasah dusturiyah, kewenangan dan kelembagaan dalam islam (2)Mengetahui dan menganalisis kewenangan kelembagaan TNI dan KPK dalam penetapan kasus korupsi prajurit TNI menurut UU KPK No 30 Tahun 2002 dan UU No 30 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan.
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Pustaka (Library Research). Penelitian ini berkaitan erat dengan pengumpulan data pustaka, seperti membaca, mencatat, mengolah, atau menganalisis dan menyajikan dalam bentuk tulisan. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan Pustaka yang berkesinambungan (kohern) sesuai dengan fokus kajian.
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sesuai prespektif Siyāsah Dustūrīyah , kewenangan dan Kelembagaan dalam islam TNI salah dalam mengartikan duduk kasus dan kewenanganya dimana KPK lah yang berhak dan berwenang dalam menangani kasus korupsi di segala lembaga tinggi negara termasuk di dalamnya lembaga TNI. Begitupun menurut teori peraturan perundang-undangan dan interpretasi hukum TNI Tidak berhak mengintervensi KPK dalam penanganan kasus korupsi di lingkup TNI, dimana asas dan tujuan di bentuknya KPK merupakan lembaga independen negara yang di bentuk khusus dan secara spesifik untuk memberantas tindak pidana korupsi.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | MARTHA ERI SAFIRA |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 22 Nov 2024 06:17 |
| Last Modified: | 22 Nov 2024 06:17 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/30287 |
Actions (login required)
 |
View Item |
