Hidhayati, Khoirul (2024) Analisis Permohonan Wali A'dhal Karena Perhitungan Weton Jawa Di Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Hukum Islam (Putusan No. 44/PDT.P/2022/PA.NGJ). Undergraduate (S1) thesis, IAIN PONOROGO.
|
Text
KHOIRUL HIDHAYATI-101190048-HUKUM KELUARGA ISLAM.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Pernikahan sah dilakukan jika memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan. Dari syarat dan rukun pernikahan salah satu dari rukun nikah yang harus ada dalam sebuah pelaksanaan pernikahan adalah Wali Nikah. Di dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa : “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Meskipun sudah diatur sedemikian, namun juga terdapat wali yang enggan menikahkan anaknya kemudian disebut sebagai Wali A’dhal. Hal ini menjadi sebuah permasalahan, sebab wali mempunyai kedudukan yang penting dalam sebuah perkawinan. Fenomena tersebut terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk pada permohonan perkara No. 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj, adapun penyebab keengganan wali tersebut adalah karena weton jawa.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj? (2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap putusan permohonan wali adhol pada putusan No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj?
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum doktrinal atau yuridis normative. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dan objek pembahasan yang dimaksud. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik.
Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan wali adhal Majelis hakim memutus perkara mempertimbangkan hukum Islam dan aspek-aspek yang menjadi pokok perkara dalam penetapan wali adhal ini seperti halnnya kedua calon mempelai sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, menunjuk Kepala KUA setempat sebagai Wali Hakim, dan alasan penolakan wali pemohon juga tidak sesuiai dengan syariat Islam, kemudian mencari pertimbangan hukum Islam dan dasar hukum yang relevan dengan penetapan perkara ini, lalu dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan dalam penetapan wali adhal. Penetapan wali adhal disahkan oleh majelis hakim sesuai dengan maqashid syariah: hifzu ad-din (menjaga agama), hifzu an-nafs (menjaga jiwa), hifz an-nasl (menjaga keturunan), hifz al-maal (menjaga harta), hifz al-‘aql (menjaga akal).
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Lukman Santoso |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 01 Jul 2024 03:47 |
| Last Modified: | 01 Jul 2024 03:47 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/29475 |
Actions (login required)
 |
View Item |
