..(LEMBAR PENGESAHAN BLM ADA TTD DAN STEMPEL (GUNAKAN TTD ASLI BUKAN SCAN), TAMBAHKAN LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ETEHSIS DENGAN TTD ASLI BUKAN SCAN, UPLOAD ULANG).. PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH MPR PERSPEKTIF AL-AHKAM AS-SULTHONIYYAH

Fadhillah, Irma Ulfiatu (2024) ..(LEMBAR PENGESAHAN BLM ADA TTD DAN STEMPEL (GUNAKAN TTD ASLI BUKAN SCAN), TAMBAHKAN LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ETEHSIS DENGAN TTD ASLI BUKAN SCAN, UPLOAD ULANG).. PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH MPR PERSPEKTIF AL-AHKAM AS-SULTHONIYYAH. Undergraduate (S1) thesis, IAIN PONOROGO.

Preview

Text IRMA ULFIATU FADHILLAH 103200031 HUKUM TATA NEGARA.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK
Fadhillah Ulfiatu, Irma 2024. PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN OLEH MPR PERSPEKTIF AL-AHKAM AS-SULTHONIYYAH, Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Sesario Aulia, M.Kn.
Kata kunci : Al-ahkam As-sulthoniyyah, MPR, Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.
Penelitian ini mengkaji mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia dengan menganalisisnya melalui perspektif Al-Ahkam As-Sulthoniyyah, sebuah karya klasik dalam literatur hukum politik Islam. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesesuaian prosedur konstitusional modern dengan prinsip-prinsip hukum pemerintahan Islam, khususnya yang diuraikan oleh Al-Mawardi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dimana data diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi sumber-sumber primer dan sekunder terkait hukum tata negara Indonesia serta teks-teks klasik Islam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasca-amandemen, memiliki kesamaan prinsip dengan konsep pemakzulan dalam Al-Ahkam As-Sulthoniyyah. Al-Mawardi menekankan pentingnya akhlak dan kompetensi pemimpin serta memberikan legitimasi bagi dewan syura untuk memberhentikan pemimpin yang melanggar syariat atau tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam konteks Indonesia, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR yang didasari atas pelanggaran hukum atau ketidakmampuan melaksanakan tugas negara mencerminkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kerangka negara hukum modern.
Studi ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip dalam Al-Ahkam As-Sulthoniyyah dapat memberikan landasan normatif bagi mekanisme pemberhentian pemimpin dalam sistem pemerintahan kontemporer, dengan syarat adanya penyesuaian terhadap konteks dan dinamika politik serta hukum yang berlaku. Implikasi dari temuan ini membuka peluang untuk pengembangan kajian lebih lanjut tentang harmonisasi antara sistem hukum Islam dan sistem hukum negara modern dalam konteks pemerintahan dan politik.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor:	SESARIO AULIA
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara
Depositing User:	Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited:	20 Jun 2024 04:23
Last Modified:	20 Jun 2024 04:23
URI:	http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/28886

Actions (login required)

View Item