Dewi, Amelia Kusuma (2024) ..(TAMBAHKAN LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ETHESIS DGN TTD ASLI BUKAN SCAN, UPLOAD ULANG)..PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYA>SAH DAN HUKUM POSITIF. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
Skripsi-Amelia Kusuma Dewi-103200010.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Dewi, Amelia Kusuma, 2024. Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siya>sah Dan Hukum Positif. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Endrik Safudin, M.H.
Kata kunci/keywords: Kekosongan Jabatan, Kepala Daerah, Fiqh Siya>sah, Hukum Positif
Kepala daerah merupakan salah satu jabatan yang strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Pada tahun ini terdapat beberapa kekosongan jabatan kepala daerah diwilayah Indonesia oleh karena itu terjadi pengisian jabatan kepala daerah yang dilakukan dengan mekanisme penunjukan jabatan (pj) kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Polemik penujukan pj kepala daerah yang tidak transparan dan tidak partisipatif yang sangat tidak memadai karena hanya melibatkan gubernur, menteri dalam negeri, dan presiden tanpa mempertimbangkan Putusan MK yang dalam pertimbangan beberapa Putusan MK yang dalam pertimbangan hukumnya menggariskan pengisian Pj kepala daerah harus transparan dan tidak mengesampingkan nilai-nilai demokratis agar terhindar dari Mal Administrasi dalam proses pengangkatan Pj kepala daerah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dalam perspektif fiqh siyasah dan hukum positif? (2) Bagaimana urgensi pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dalam perspektif fiqh siyasah dan hukum positif ?
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan tehnik studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, merangkum, menelaah hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang diambil dari buku, undang-undang, skripsi dan disertasi.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengisian kekosongan dalam perspektif fiqh siyasah menurut Al-Mawardi ditunjuk langsung atau pengangkatan dilakukan oleh wazir tafwidhi. Sedangkan dalam hukum positif ditunjuk Pj Kepala Daerah tetapi dalam UU No. 10 Tahun 2016 hanya terdapat persyaratan menjadi Kepala Daerah saja. Urgensi pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dalam perspektif fiqh siya>sah maupun dalam hukum positif sama-sama menyatakan agar segera mengisi kekosongan jabatan agar tidak ada kevakuman/kekosongan pemimpin.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Endrik Safudin |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 19 Jun 2024 07:11 |
| Last Modified: | 19 Jun 2024 07:11 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/28759 |
Actions (login required)
 |
View Item |
