Prayoga, Susilo Hadi (2024) ...(SCAN FULL SATU LEMBAR PADA LEMBAR BERTTD, LENGKAPI WATERMARK, UPLOAD ULANG)...Telaah Politik Hukum Dalam Penentuan Batas Usia Capres dan Cawapres Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
SKRIPSI - SUSILO HADI PRAYOGA (HTN) - 103200039.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Kandidasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilihan Umum 2024 telah menimbulkan berbagai spekulasi tentang alasan politik di baliknya. Beberapa analis politik menyebutkan bahwa keputusan tersebut mungkin terkait dengan strategi politik, pengaruh Jokowi, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan pencalonan presiden dan wakil presiden di bawah usia 40 tahun.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan politik hukum terhadap Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Batas Usia Capres & Cawapres Pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Teori Fikih Siya>sah? Bagaimana implikasi Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap Batas Usia Capres & Cawapres ditinjau dari Fikih Siya>sah ?
Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian Hukum Normatif (Legal Research). Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan hipotesis masalah hukum tertentu dengan menyelidiki dan mempelajari hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori, dan kepustakaan lainnya. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan Pendekatan Analitis (Analytical Approach). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan sumber data sekunder pada penelitian ini diambil dari buku, artikel, dan website dari sumber terkait.
Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak kemudian melahirkan sesuatu hal yang negatif. Berkaca dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut justru lahirnya putusan itu dapat menjadi harapan baru untuk beberapa golongan, termasuk generasi muda. Sehingga implikasi pada putusan tersebut bahwa Calon Presiden & Wakil Presiden bisa berasal dari calon yang pernah atau sedang menjabat sebagai Gubernur di tingkat Provinsi dan Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten/Kota. Adanya konfigurasi tersebut tidak kemudian menciderai prinsip dan nilai pada Fikih Siya>sah, namun dengan amar putusan penambahan syarat alternatif pada pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 Tahun 2017 telah mempertimbangkan kemaslahatan umat mengingat hal tersebut sebagai upaya dalam menjaga hak konstitusional masyarakat sesuai dengan kriteria-kriteria yang termakhtub dalam Fikih Siya>sah.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Ahmad Junaidi |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 07 Jun 2024 08:55 |
| Last Modified: | 07 Jun 2024 08:55 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/28121 |
Actions (login required)
 |
View Item |
