URGENSI PENGATURAN BUDAYA REYOG PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM KRITIS DAN FIQH SIYĀSAH

wiranti, indah (2024) URGENSI PENGATURAN BUDAYA REYOG PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM KRITIS DAN FIQH SIYĀSAH. Undergraduate (S1) thesis, IAIN PONOROGO.

Preview

Text Skripsi indah wiranti 103200030.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Wiranti, Indah 2023. Urgensi Pengaturan Budaya Reyog Ponorogo Perspektif hukum Kritis dan Fiqh siyāsah. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Dr. Lukman Santoso, M.H.

Keyword : Reyog Ponorogo, Hukum Kritis, Fiqh siyāsah, Pelestarian Budaya, Pengaturan Daerah

Penelitian ini membahas tekait urgensi pengaturan budaya Reyog Ponorogo dengan fokus pada perspektif hukum kritis dan Fiqh siyāsah Budaya Reyog Ponorogo dianggap penting sebagai bagian dari identitas nasional, namun menghadapi tantangan serius terkait belum adanya pengaturan yang membahas secara spesifik terkait regulasi Reyog Ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana epistimologi hukum kritis terkait urgensi pengaturan bagi pemajuaan budaya Reyog di Ponorogo?Bagaimana pandangan Fiqh siyāsah tentang urgensi pengaturan Reyog Ponorogo sebagai upaya pemajuan kebudayaan?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan
bahan-bahan pustaka yang berkseinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dilihat dari epistimologi hukum kritis, pengaturan budaya Reyog Ponorogo adalah langkah kritis untuk mencegah penyalahgunaan atau pengakuan tanpa hak terhadap budaya.
Hukum kritis memandang pentingnya sistem regulasi yang jelas untuk mencegah kasus serupa dan sebagai bentuk penegakan hak cipta yang adil bagi masyarakat Ponorogo. Dari perspektif Fiqh siyāsah dusturiyāh, pengaturan budaya Reyog
Ponorogo merupakan implementasi dari nilai-nilai hukum yang menekankan perlunya pemerintah memainkan peran aktif dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya. sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqh siyāsahdusturiyāh yang menuntut pemerintah untuk memastikan keberlanjutan tradisi dan budaya yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakatnya. Pemajuan budaya Reyog Ponorogo juga dapat dilihat sebagai strategi untuk mencapai tujuan kemaslahatan kolektif, melibatkan generasi penerus dalam warisan budaya. Sehingga pemerintah dapat mengeluarkan pengaturan yang secara khusus menetapkan perlindungan terhadap warisan budaya tak benda, termasuk Reyog Ponorogo. Pengaturan ini dapat mencakup ketentuan tentang pementasan seni Reyog Ponorogo agar melindungi hak�hak para seninan Reyog.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor:	LUKMAN SANTOSO
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara
Depositing User:	Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited:	20 May 2024 01:26
Last Modified:	20 May 2024 01:26
URI:	http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/27629

Actions (login required)

View Item