Wigati, Pipit Kalsum (2024) Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Desa Kunti Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
Skripsi E-Theses Pipit Kalsum Wigati.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Penerimaan dari sektor perpajakan masih merupakan sumber utama belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akan tetapi masih terdapat banyak masalah dalam pemungutan pajak itu sendiri. Salah satunya di Ponorogo, terdapat 200 desa/kelurahan dari 307desa/kelurahan di Kabupaten Ponorogo yang telah melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat memberi kemudahan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Namun pada kenyataannya, kesadaran wajib pajak di Indonesia rata-rata masih rendah. Masih terdapat banyak desa yang wajib pajaknya belum patuh pajak. Berbeda dari desa lain, di desa Kunti masyarakatnya mayoritas sudah patuh pajak, hal tersebut dibuktikan dengan predikat yang di dapatkan oleh desa kunti sebagai desa Patuh pajak 2 tahun berturut-turut. Dengan tingkat kepatuhan yang terdapat desa Kunti tersebut diharapkan mampu menjadi contoh untuk desa lain yang Tingkat kesadaran wajib pajaknya masih rendah.
Dari permasalahan diatas, Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Pertama, Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat desa Kunti dalam membayar pajak bumi bangunan? Kedua, Bagaimana peran ideal pemerintah Desa Kunti dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Masyarakat desa Kunti?
Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empirik.
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan di desa Kunti dari tahun 2021-2023 sangat memuaskan, tahun 2021 dengan realisasi penerimaan PBB 58.876.000 dengan jumlah wajib pajak 1.110 tidak ada satupun SPPT tidak tertagih. Di tahun 2022 dengan realisasi penerimaan PBB 68.867.000 dan jumlah wajib pajak 1.124 SPPT tidak tertagih pun tidak ada. Begitu pula di tahun 2023 dengan realisasi PBB 78.876.000 dan jumlah wajib pajak 1.124 jumlah SPPT tidak tertagih juga tidak ada. Kepatuhan Masyarakat desa Kunti tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah desa yang yang turun langsung dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. Upaya pemerintah desa Kunti sendiri dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakatnya yaitu melalui sosialisasi rutin, peningkatan pelayanan dalam memungut pajak, serta pemberian hadiah bagi wajib pajak yang patuh. Dengan adanya peran aktif yang dilakukan pemrintah desa Kunti mampu meningkatkan kepatuhan masyarakatnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Abid Rohmanu |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 15 May 2024 07:45 |
| Last Modified: | 15 May 2024 07:45 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/27574 |
Actions (login required)
 |
View Item |
