Hayati, Kusnul (2023) Analisis Putusan Hakim Terhadap Syarat Alternatif Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 793/Pdt.G/2021/PA.Po). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
Kusnul Hayati 101190052.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang sakral, dimana berkaitan dengan naluri manusia dan bernilai ibadah. Dalam pernikahan tersebut dua insan akan hidup di bawah satu atap rumah tangga, menjalani kehidupan penuh suka dan duka. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 3 menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami. Poligami diperbolehkan dalam Undang-Undang dengan adanya syarat yang harus dipenuhi diantaranya syarat alternatif terdapat dalam pasal 4 dan syarat kumulatif terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Putusan Nomor 793/Pdt.G/2021/PA.PO permohonan izin poligami terdapat alasan yang diluar ketentuan perundang-undangan sebagai dasar permohonan izin poligami.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif pada Putusan Nomor 793/Pdt.G/2021/PA.Po perspektif teori penemuan hukum ? (2) Bagaimana akibat hukum dikabulkanya izin poligami pada Putusan Nomor 793/Pdt.G/2021/PA.Po ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?.
Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research atau kepustakaan dengan pendekatan hukum empiris. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 793/Pdt.G/2021/PA.Po sedangkan sumber sekundernya berupa buku-buku, karya ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan melalui data kualitatif dan dokumen.
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 793/Pdt.G/2021/PA.Po dimana alasan pemohon mengajukan izin poligami tidak memenuhi syarat alternatif poligami, Hakim dalam mempertimbangkan hukum semata-mata tidak harus tertuju pada Undang-Undang akan tetapi hakim juga memahami kondisi keadaan baik pada waktu sidang maupun proses jalannya persidangan. Dalam pertimbangannya hakim menggunakan metode penemuan hukum Interpretasi Penafsiran Sosiologis (Teleologis) dan penafsiran ekstensif. Menerapkan Undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan dan menjelaskan ketentuan Undang-undang dengan melampaui batas. Selanjutnya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan apabila pihak termohon merasa tidak puas terhadap putusan hakim tersebut, maka termohon dapat mengajukan Upaya hukum berupa peninjauan Kembali.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Martha Eri Safira |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 21 Nov 2023 03:39 |
| Last Modified: | 21 Nov 2023 03:39 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/26182 |
Actions (login required)
 |
View Item |
