Azizah, Anik (2023) ..(TAMBAHKAN LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ETHESIS DENGAN TTD ASLI BUKAN SCAN, TAMBAHKAN WATERMARK, UPLOAD ULANG)..PANDANGAN HAKIM TERHADAP KONSEP NUSHU>Z DAN RELEVANSINYA TERHADAP HAK NAFKAH CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN. Masters thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
FIX_(DUMMY) ANIK AZIZAH (PANDANGAN HAKIM TERHADAP KONSEP NUSYUZ DAN RELEVANSINYA TERHADAP HAK NAFKAH CERAI GUGAT) - Revisi 3.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Keadilan gender merupakan salah satu cita-cita besar Indonesia hingga dibuatlah SEMA No 03 Point 3 Tahun 2018 peraturan yang menjadikan gender acuan untuk mencapai keadilan itu sendiri. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah ‘iddah dan nafkah mut’ah kepada istrinya sepanjang tidak terbukti nushu>z, sedangkan definisi nushu>z yang ada sampai saat ini juga tidak sedetail yang dibutuhkan untuk dijadikan dasar permasalahan pemutusan syarat sepanjang tidak nushu>z dalam perkara cerai gugat.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif lapangan, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui definisi nushu>z menurut hakim di pengadilan agama Magetan, kemudian relevansi antara pendapat hakim mengenai nushu>z dengan putusan hakim yang dilihat dari kacamata gender, dan juga implikasi putusan hakim terhadap hak nafkah akibat cerai gugat di pengadilan agama Magetan ditinjau dari mas|lah|ah mursalah.
Temuan dalam penelitian ini adalah putusan hakim mengikuti peraturan terbaru yaitu SEMA No 03 Point 3 Tahun 2018 yang membahas mengenai kewajiban suami untuk membayar nafkah ‘iddah dan nafkah mut’ah kepada istri sepanjang tidak terbukti nushu>z, maka SEMA ini melahirkan harapan untuk membuktikan pembangkangan pada perkara cerai gugat yang diajukan istri, jadi pendapat hakim yang berpendapat pro gender dengan pendapat hakim yang menggunakan faham lama terhadap salah satu jenis kelamin akan menggunakan kolektif kolegial yaitu melaksanakan pengambilan keputusan dasar sesuai dengan system hukum yang telah dibuat dan diberlakukan, jadi mengenai perbedaan pendapat hakim tetap harus mengikuti sistem peraturan.
Kata kunci : Surat Edaran Mahkamah Agung No 03 Point 3 Tahun 2018, Keadilan Gender, Nushu>z.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Miftakhul Huda Rohmah Maulidia |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Program Pascasarjana > Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyyah |
| Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 09 Jun 2023 01:48 |
| Last Modified: | 09 Jun 2023 01:48 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/23921 |
Actions (login required)
 |
View Item |
