Tinjauan Maslahah Terhadap Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Asnan, Moh. Karim (2021) Tinjauan Maslahah Terhadap Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

[img]
Preview
Text
E-THESES - MOH. KARIM ASNAN.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Asnan, Moh. Karim, 2021. Tinjauan Mas{lah{ah Terhadap Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag.

Kata Kunci: Mas{lah{ah, Eksistensi, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Instruksi Dirjen Bimas Islam

Setiap peristiwa perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/penghulu. Dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan pencatatan perkawinan penghulu di KUA dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berkedudukan di desa/kelurahan. Selain itu, untuk memenuhi persyaratan perkawinan yang rumit dan panjang, masyarakat menyerahkan seluruh prosesnya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Namun eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebagai kepanjangan tangan dari penghulu KUA saat ini telah dihapus oleh Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah dan Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
Oleh karena itu peneliti menelitinya dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana tinjauan mas{lah{ah terhadap tujuan lahirnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009? (2) Bagaimana tinjauan mas{lah{ah terhadap tugas dan fungsi P3N di KUA Kecamatan Jenangan sebelum dan sesudah berlakunya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009.
Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalalah penelitian kualitatif lapangan yang datanya diambil dari observasi dan wawancara langsung dengan beberapa informan serta dianalisis dengan perspektif mas{lah{ah.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) tujuan lahirnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 untuk memangkas birokrasi di KUA dengan menghapus Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dapat dikategorikan ke dalam mas}lah}ah al-h}a>jiyyah karena memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. (2) Tugas dan fungsi P3N sebelum dan sesudah lahirnya instruksi di atas untuk memeriksa data calon pengantin dan wali yang dapat mempengaruhi keabsahan perkawinan termasuk bentuk mas}lah}ah al-d}aru>riyyah, yaitu upaya memelihara agama (hifz} al-di>n) sebagai salah satu tujuan ditetapkannya hukum (maqa>s}id al-shari>’ah). Adapun tugas P3N untuk membantu mengurus administrasi perkawinan, informan bagi KUA, dan fungsi keagamaan lainnya dapat digolongkan ke dalam mas}lah}ah al-h}ajjiyyah, yaitu memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor: Achmad Rodli Makmun
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Depositing User: Miss Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited: 24 Nov 2021 05:25
Last Modified: 24 Nov 2021 05:25
URI: http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/16785

Actions (login required)

View Item View Item