Haryanto, Agus (2021) SINKRONISASI HUKUM TENTANG DUALISME TEMPAT PENCATATAN PERKAWINAN DAN DISKRIMINASI. Masters thesis, IAIN PONOROGO.
|
Text
Tesis_AGUS HARYANTO_503180002.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Dalam Sistem hukum perkawinan di Indonesia dalam peraturan perundang undanganya, mengunakan dua sistem hukum Agama dan sistem hukum administrasi catatan sipil. Sebagaimana di atur dalam Undang Undang Pasal 1 ayat 1 dan 2 dinyatakan ke absahan perkawinan di tentukan dua hal: pertama, dalam pelaksanaan harus sesuai dengan hukum agama dan kepercayaanya masing-masing. Yang kedua, Perkawinan harus di dicatatkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Kedua hal ini berimplikasi terjadinya dualisme tempat pencatatan perkawina, bagi yang beragama Islam tempat pencatatan di laksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Non Muslim Di kantor catatan sipil. Pembedaan ini bisa menimbulkan asumsi di masyarakat sebagai bentuk diskriminasi ras. Sedangkan Negara telah membuat peraturan perundang undangan tentang penghapusan diskriminasi dengan menerbitkan Undang undang Nomer 40 tahun 2008 tentang penghapuasan diskriminasi ras dan etnis.
Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengkritisi kesesuaian antara hukum (sinkronisasi) dan mengungkap akibat adanya dualisme tempat pencatatan ini berakibat terjadinya diskriminasai atau tidak.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library research) dengan pendekatan hukum normatif. Sasaran penelitian ini adalah peraturan perundang undangan yang ada kaitanya dengan perkawinan dan undang undang peghapusan diskriminasi. Dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan melalui dukumenter.
Peraturan perundang undangan terkait tatacara pernikahan baik di kua maupun di kantor catatan sipil dan undang undang tentang diskriminasi ras dan etnis. Peraturan perundang undangan terkait di lakukan inventarisasi kemudian diurutkan sesuai stratanya karena menggunakan sistem hierarki.
Penelitian ini menggunakan teori sinkronisasi vertikal dan horizontal dengan menngunkan pendekatan teori sistem hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan proses pengumpulan data dan analisis data, penelitian ini menghasilkan temuan antara lain: Pertama, Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan pemerintah nomer 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang perkawina, dikaitkan dengan undang undang nomer 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dalam hal dualisme pencatatan perkawinan terjadi keserasian. Kedua, akibat adanya dualisme tempat pencatatan perkawinan, Muslim di KUA dan Non Muslim di kantor catatan sipil, tidak terjadi diskriminasi perkawinan meskipun dalam persyaratan administrasi kedua lembaga tersebut ada perbedaan terutama dalam hal biaya, meskipun berbeda dalam hal pelaksanaan dan persyaratan berbeda, tetapi tidak mengakibatkan pencabutan atau pengurangan, perolehan hak asasi manusia dan kebebasan dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik,ekonomi,sosial dan budaya. Dalam bidang sipil semua mendapatkan hak pencatatan dan pengakuan hukum dalam perkawinan.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | ABID ROHMANU |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah |
| Depositing User: | Miss Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 18 Jun 2021 06:39 |
| Last Modified: | 18 Jun 2021 06:39 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/15813 |
Actions (login required)
 |
View Item |
