Yuliantini, Nur Firda (2021) tinjauan undang undang perkawinan tentang pemahaman masyarakat pudak wetan kabupaten ponorogo terhadap perceraian. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
210114043_NUR FIRDA YULIANTINI_HKI.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Di Indonesia perceraian telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahu 1974 Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dalam kasus di Desa Pudak Wetan terdapat berbagai macam masalah perceraian salah satunya adalah masyarakat beranggapan bahwa ketika seseorang tidak bersama dalam kurun waktu yang lama, maka pasangan tersebut sudah dianggap bercerai.
Di latar belakang masalah di atas penulis merumuskan dua masalah yang meliputi mengapa masyarakat Pudak Wetan mempunyai pemahaman ketika seseorang sudah tidak serumah dengan waktu yang lama mereka mengatakan bercerai dan bagaimana analisis Undang-Undang Perkawinan terhadap dampak yang timbul akibat adanya anggapan cerai masyarakat Pudak Wetan Kabupaten Ponorogo.
Adapun jenis penelitian yang dilaku kan penulis adalah penelitia lapangan (field research) atau deskriptif kualitatif. Sedangkan metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sumber data primer menggunakan hasil wawancara dengan informan yakni, beberapa masyarakat, tokoh Agama dan tokoh masyarakat Desa Pudak Wetan Kabupaten Ponorogo.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat Pudak Wetan mempunyai pemahaman tersebut karena masyarakat Pudak Wetan tidak memahami hukum perkawinan, tingkat kesadaran hukum di masyarakat Pudak Wetan masih sangat rendah dan tidak adanya edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana hukum perceraian menurut Undang-Undang dan hukum perceraian menurut Agama. Adapun dampak terhadap adanya anggapan tersebut maka masyarakat Pudak Wetan akan kesulitan melakukan perkawinan selanjutnya. Dikarenakan menurut hukum perkawinan di Indonesia perceraian harus mempunyai bukti tertulis berupa akte cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Dengan adanya akte cerai tersebut sebagai bukti bahwa perkawinannya telah putus. Untuk selanjutnya dapat melakukan perkawinan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | rif’ah roihanah |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah |
| Depositing User: | Miss Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 04 Jun 2021 06:49 |
| Last Modified: | 04 Jun 2021 06:49 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/15287 |
Actions (login required)
 |
View Item |
