Mustofa, Muhammad Bisri (2020) (GUNAKAN TANDA TANGAN ASLI BUKAN SCAN PADA LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN, UPLOAD ULANG SESUAI KAIDAH) IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46-PUU/VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN. Masters thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
TESIS_BISRI REVISI (ISI UPLOAD ETHESES).pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46-PUU/VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK
Putusan Mahkamah Konstitusi No.46-PUU/VIII/2010 merupakan judicial review terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang menegaskan bahwa anak di luar nikah juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Padahal sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah ada kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani perkara status anak di luar nikah, yakni dengan melalui itsbat nikah dahulu untuk mendapatkan legalitas atas perkawinan di bawah tangan tersebut serta anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Namun setelah munculnya putusan MK tersebut banyak sekali respon, baik respon yang pro ataupun yang kontra, bahkan dari kalangan penegak hukum sendiri yakni para hakim. Para hakim terutama hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berbeda-beda dalam merespon tentang putusan MK tersebut, ada yang setuju sehingga menjadikan putusan MK tersebut sebagai landasan hukum dalam memutuskan perkara, namun ada juga hakim yang tidak setuju dengan putusan tersebut sehingga mengabaikan dan tidak menggunakan putusan tersebut sebagai suatu landasan hukum.
Oleh karena itu penting kiranya di teliti: (1). Bagaimana penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang perkara permohonan status anak di luar nikah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010? (2). Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam memutuskan perkara?.
Guna menjawab pertanyan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang di lakukan di lapangan dengan menggunakan pendekatan interpretasi hukum.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa:(1). Hakim-hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun di dalam memutuskan perkara permohonan asal-usul anak menggunakan penafsiran hukum yang berbeda-beda, ada yang menggunkan putusan MK dan ada yang mengabaikan putusan MK. (2). Putusan MK tentang status anak di luar nikah ini tidak terlalu berimplikasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, di karenakan mayoritas hakim mengabaikan atau tidak menjadikan putusan MK tersebut ketika menangani perkara permohonan asal-usul anak yang di lahirkan di luar nikah. Apalagi anak yang di lahirkan di luar nikah tersebut di sebabkan oleh zina, bukan nikah siri.
IMPLICATION OF HE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NO. 46-PUU / VIII / 2010 CONCERNING THE STATUS OF CHILDREN OUT OF MARRIED TOWARDS THE JUDGES OF THE MADIUN DISTRICT RELIGIOUS COURT
ABSTRACT
The Constitutional Court Decision No.46-PUU / VIII / 2010 is a judicial review of Article 43 paragraph (1) of the 1974 Marriage Law which confirms that children outside marriage also have a civil relationship with their biological father and their father's family. Whereas prior to the Constitutional Court Decision, the Religious Court had the authority to handle cases of the status of children out of wedlock, namely by first obtaining the legality of the underhand marriage and the children born from that marriage. However, after the emergence of the Constitutional Court's decision there were many responses, both pro and contra responses, even from the law enforcers themselves, namely the judges. Judges, especially judges in the Madiun Regency Religious Court, differed in their response to the Constitutional Court's decision, some agreed so that the Court's decision was the legal basis for deciding cases, but there were also judges who disagreed with the decision so they ignored and did not use it. the decision is a legal basis.
Therefore, it is important to examine: (1). How is the interpretation of the Madiun District Religious Court Judge regarding the case of requesting the status of a child out of wedlock based on the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010? 2. What are the implications of the Constitutional Court Decision No.46 / PUU-VIII / 2010 regarding the status of children out of wedlock against the judges of the Madiun District Religious Court in deciding cases?
In order to answer these questions, this study uses qualitative research conducted in the field with using a legal interpretation approach.
The results of this study are that: (1). Judges at the Religious Court of Madiun Regency in nature decided cases of petition for the origin of children using different legal interpretations, some used the Mk decision and some ignored the Court's decision. (2). The Constitutional Court's decision regarding the status of children out of wedlock has no significant implications in the Religious Court of Madiun Regency, because the majority of judges ignore or do not make the Constitutional Court's decision when dealing with cases of requests for the origin of children born out of wedlock. Moreover, children born out of wedlock are caused by adultery, not unmarried marriage.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Agus Purnomo |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Program Pascasarjana > Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyyah |
| Depositing User: | Miss Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 28 Dec 2020 02:57 |
| Last Modified: | 28 Dec 2020 02:57 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/12598 |
Actions (login required)
 |
View Item |
