ANALISIS TERHADAP TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM FIKIH DAN HUKUM POSITIF

Thifal, Naufal Ghoni (2020) ANALISIS TERHADAP TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM FIKIH DAN HUKUM POSITIF. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

[img]
Preview
Text
E-THESIS NAUFAL GHONI THIFAL (210116073).pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK
Thifal, Naufal Ghoni. 2020.Analisis Terhadap Talak Di Luar PengadilanMenurut Hukum Fikih Dan Hukum Positif.Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. M. Muhsin, M.H.Kata kunci: Hukum Fikih, Undang-Undang Perkawinan,Talak, di Luar Pengadilan.

Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Menurut hukum Fikih perceraian dianggap jatuh hukumnya ketika seorang suami mengucapkan kata talak kepada isterinya baik secara jelas maupun kiyasan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah tentang adanya talak yang dilakukan di luar Pengadilan.
Rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah:(1) Bagaimana status talakdi luar pengadilan menurut hukum fikih dan hukum positif? (2) Manakah yang dijadikan pedoman antara dua proses perceraian terhadap putusnya perkawinan?
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan utuk mengumpulkan data kemudian di analisis untuk mengambil kesimpulan.
Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian dihasilkan kesimpulan bahwa, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan adalah sah menurut hukum fikih, sehingga perkawinannya putus sesuai dengan aturan fikih. Namun perceraian tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia, sehingga di mata hukum positif perkawinannya belum putusdan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman terhadap putusnya perkawinan, dikarenakan akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian lebih diatur dengan jelas, sehingga kewajiban dan hak yang timbul setelah terjadinya perceraian lebih terjamin.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor: M. MUHSIN
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Depositing User: Miss Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited: 19 Nov 2020 05:30
Last Modified: 19 Nov 2020 05:30
URI: http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/11437

Actions (login required)

View Item View Item