Moh. Imam safi'i, Moh. Imam safi'i (2020) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD NIKAH BAGI MEMPELAI TUNAWICARA. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
ONLINE.pdf Download (10MB) | Preview |
Abstract
Akad nikah merupakan lambang persetujuan dan ridhlo dari kedua mempelai secara tegas dan jelas untuk menunjukan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu ucapan qabu>l nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Latar belakang penelitian ini adalah ada 5 mempelai di wilayah kerja KUA Kecamatan Pulung yang tidak membuat surat kuasa secara tegas, jelas, dan tertulis.
Dalam penelitian ini akan dibahas tentang 1) Tinjauan hukum Islam terhadap praktik tawki>l akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA Kec. Pulung; dan 2) Tinjauan hukum islam terhadap praktik terjemah akad nikah bagi mempelai tunawicara tunawicara di KUA Kec. Pulung.
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan kejadian yang terajdi dilapnagan yang bersifat khusus dan selanjutnya dikemukakan dengan dalil-dalil, teori-teori yang bersifat umum.
Hasil penelitian ini adalah: 1) Praktik tauki>l akad nikah mempelai tunawicara yang di wilayah Regional KUA Kec. Pulung Kab. Ponorogo yang pemberian kuasanya tidak berbentuk tulisan, pada dasarnya tidak ditetapkan dalam kitab fikih penyusun UU No 1 Tahun 74 Tentang Perkawinan. Malah fikih secara perbandingan secara tegas menetapkan ia boleh berbentuk kata-kata (عبارة) atau berbentuk tulisan. Kemudian yang kedua adalah ketiadaan akibat hukum apabila tidak ada surat kuasa terbukti dengan tidak ada penjelasan di penjelas ayat. Maka tawki>l akad nikah yang dilakukan tanpa surat kuasa tidak bertentangan dengan hukum islam. 2) Praktik Terjemah akad nikah mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo jika dilihat dari analisis hukum Islam, mengenai alasan kemanfaatan untuk menjauhkan dari kerusakan termasuk bagian dari mas{lah{ah mursalah. Karena tidak bertentangan dengan ketentuan syarat-syarat mas{lah{ah mursalah. Maka, dapat dijadikan sebagai hujjah hukum. Dimana praktiknya untuk memberikan kelancaran dan memudahkan terlaksananya ija>b dan qabu>l. Selain ketiadaan dalil qat’i>> maupun z}anni> menurut al-Qur’an, KHI pasal 17 ayat 3 pun memperbolehkan penggunaan Bahasa isyarat dalam akad nikah, apalagi penerjemahan demi menambah jelasnya isyarat. Maka, tradisi tersebut boleh dilakukan menurut hukum Islam.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Achmad Baihaqi |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Depositing User: | Miss Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 26 Oct 2020 01:56 |
| Last Modified: | 26 Oct 2020 01:56 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/10940 |
Actions (login required)
 |
View Item |
