Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri Perspektif Teori Lawrence M. Friedman

Mahendra, Nur Hafis (2025) Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. Undergraduate (S1) thesis, IAIN PONOROGO.

Text SKRIPSI NUR HAFIS MAHENDRA .pdf Download (1MB)

Abstract

Kata Kunci/Keywords : Surat Edaran, Iddah, Efektivitas Kebijakan
Dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa talak raj’i adalah talak pertama dan kedua, dimana suami memiliki hak untuk rujuk kembali selama istri masih dalam masa iddah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri di KUA Manguharjo, KUA Taman, dan KUA Kartoharjo Kota Madiun. Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa seorang laki-laki yang telah menjatuhkan talak raj’i terhadap istrinya hanya dapat menikah dengan perempuan lain setelah masa iddah mantan istrinya berakhir. Namun, implementasinya di lapangan tidak selalu sesuai dengan ketentuan tersebut.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Struktur Lembaga Pelaksana Regulasi mendukung penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021? Bagaimana Substansi Hukum dalam surat edaran tersebut berperan dalam pengaturan pernikahan selama masa ‘iddah? Bagaimana Budaya Hukum masyarakat dan KUA di kota Madiun mempengaruhi penerapan surat edaran tersebut?
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan hukum normatif empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Struktur lembaga Pelaksana regulasi ini sudah dilaksanakan dengan baik, mulai dari KUA, Kemenag Kota Madiun, Kemenag Provinsi Jawa timur, dan Dirjen bimas Islam, serta Kemenag Pusat. Substansi Hukum Dalam Surat Edaran ini belum efektif, hal ini dibuktikan dengan adanya aturan yang kurang jelas pada ketentuan Pasal E poin 3 dan 5, Selain itu juga surat edaran bukan termasuk dalam aturan melainkan hanya sekedar sebagai himbauan sehingga dalam pelaksanaannya di Kota Madiun ada yang mematuhi dan ada yang belum mematuhi. Budaya Hukum Masyarakat dan KUA Kota Madiun Dalam Melaksanakan Surat Edaran ini belum berjalan efektif, dalam pelaksanannya di Kota Madiun ada masyarakat dan KUA yang tidak menerapkan aturan sebagaimana yang ada pada surat edaran tersebut.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor:	Soleh Hasan Wahid
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited:	21 Apr 2025 02:44
Last Modified:	21 Apr 2025 02:44
URI:	http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/32208

Actions (login required)

View Item