Tinjauan Fiqh Terhadap Larangan Ikrar Talak Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum Perempuan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun)

Wahyuningtias, Eka Septi (2019) Tinjauan Fiqh Terhadap Larangan Ikrar Talak Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum Perempuan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun). Masters thesis, IAIN PONOROGO.

[img] Text
skripsi eka septi full.pdf

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
Septi Wahyuningtias, Eka. 2019. Tinjauan Fiqh Terhadap Larangan Ikrar Talak Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum Perempuan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
Kata Kunci: Talak, Perwakilan dan Kuasa
Pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak adalah ada di tangan suami, tetapi memungkinkan bagi suami untuk menjatuhkan talak melalui orang lain yang bertindak atas nama suami. Dalam fiqh, talak itu sendiri merupakan sesuatu yang diperbolehkan untuk diwakilkan karena telah memenuhi unsur dua syarat sebagai muwakal fih baik mengenai dimiliki oleh pemberi kuasa ataupun layak untuk dikuasakan. Namun dalam praktiknya di Pengadilan Agama Kota Madiun terdapat pembatasan khusus ataupun larangan kuasa hukum perempuan dalam hal perwakilan ikrar talak. Sehingga penulis di sini akan menganalisis larangan terhadap ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan dalam perspektif fiqh.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, antara lain yaitu: (1). Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun terhadap ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan? (2). Bagaimana dasar pemikiran hakim Pengadilan Agama Kota Madiun terhadap ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan?
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan yaitu pendekatan kualitatif atau mengumpulkan data yang ada di lapangan (Field Research). Sumber data primer yaitu informan sedangkan data sekunder diambil dari buku atau tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode deskriptif analitis.
Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) Sebagian hakim Pengadilan Agama Kota Madiun yang memperbolehkan hanya didasarkan sesuai pada rukun dan syarat wakalah yang telah terpenuhi. Sedangkan sebagian hakim Pengadilan Agama Kota Madiun yang tidak memperbolehkan adalah didasarkan lagi pada pokok kewenangan dalam pengucapan ikrar talak yakni adalah hak dari suami atau pihak laki-laki sedangan wanita dalam hal talak tidak mempunyai kewenangan apa-apa. (2).Sebagian hakim Pengadilan Agama Kota Madiun yang tidak memperbolehkan ikrar talak diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan mengacu pada ketentuan dalam hukum Islam seperti dalam surat An-Nisaa’ ayat 34 yang pada intinya hak untuk mengucapkan ikrar talak itu sepenuhnya ada pada laki-laki. Sedangkan sebagian hakim yang memperbolehkan ikrar talak diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan yaitu mengacu pada Surat Al-Kahfi ayat 19 tentang kebolehan pemberian kuasa dan integritas dari seorang kuasa hukum dalam menjalankan profesinya.

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Supervisor: M. Ilham Tanzilulloh
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Depositing User: Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited: 05 Dec 2019 02:34
Last Modified: 05 Dec 2019 02:34
URI: http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/8688

Actions (login required)

View Item View Item