Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun)

Rahmawati, Ida (2019) Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

[img] Text
210114027 IDA RAHMAWATI.pdf

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK

Rahmawati, Ida. 2019. Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing Isnatin Ulfah, M.H.I.

Kata kunci: Perkawinan Paksa, Hak Asasi Manusia, Hukum Islam.

Perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan cara yang baik dan tidak boleh karena adanya suatu paksaan, baik dari orang tua maupun pihak lain. Agama Islam memberikan aturan-aturan, di antaranya perkawinan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan, pertimbangan maupun kerelaan dari calon mempelai dan tidak ada paksaan. Sedangkan menurut Hak Asasi Manusia pasal 16 UDHR ayat 2 yang berbunyi bahwa pernikahan dianggap terjadi hanya dengan persetujuan yang bebas sepenuhnya dari kedua belah pihak calon mempelai. Penelitian ini berangkat dari ketidaksesuaian antara teori tersebut dengan masalah yang ada di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Di sana terdapat tiga pasangan suami istri yang menikah karena paksaan.
Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud meninjau fenomena tersebut muncul pertanyaan (1) Bagaimana perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh wali mujbi>r ?, (2) Bagaimana perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang independensi perempuan dalam memilih pasangan?.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data berupa wawancara, kemudian dianalisa dengan tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, (1) Perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh wali mujbi>r, dalam hukum Islam dikatakan sebagai wali mujbi>r karena mereka mempunyai kekuasan/hak untuk mengawinkan anak perempuannya. Sedangkan Hak Asasi Manusia pasal 16 UDHR ayat 2 yang berbunyi bahwa pernikahan dianggap terjadi hanya dengan persetujuan yang bebas sepenuhnya dari kedua belah pihak calon mempelai. (2) Perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang independensi perempuan dalam memilih pasangan. Dalam hukum Islam memberikan sebuah konsep atau aturan-aturan yang ada, di antaranya perkawinan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan, pertimbangan maupun kerelaan dari calon mempelai dan tidak ada paksaan. Sedangkan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) Lebih jelas HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan prinsip-prinsip kemanusian yang tidak boleh dilanggar demi meletakkan derajat manusia pada posisi yang sebenarnya.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor: Isnatin Ulfah
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Depositing User: Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited: 02 Dec 2019 08:42
Last Modified: 02 Dec 2019 08:43
URI: http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/8572

Actions (login required)

View Item View Item