Mahri, Hanivah Naser Salim (2019) kewenangan hakim dalam perkara di pensasi nikah di pengadilan agama ponorogo (studi komparatif antara uu nomor 1 tahun 1974 dan uu nomor 35 tahun 2014). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
upload perpus (wecompress.com).pdf Download (826kB) | Preview |
Abstract
Mahri, Hanivah Naser Salim. 2019. Kewenangan Hakim Dalam Perkara
Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Komparatif
Antara UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan UU Nomor 35 Tahun 2014).
Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Atik Abidah, M.S.I.
Kata Kunci: UU Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 35 Tahun 2014,
Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama Ponorogo.
Dalam Pertimbangan dan Ketetapan Hukum Izin Dispensasi nikah ini
merupakan hasil penelitian terhadap kemaslahatan dalam pertimbangan hukum
penetapan ijin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Dispensasi nikah
diajukan dalam rangka menjaga kehormatan keluarga dari segala perilaku yang
menyimpang dari nilai-nilai agama dan norma hukum yang berlaku. Untuk
menghindari kemadharatan yang lebih besar, pernikahan dibawah umur sering
menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang sering dihadapi di kalangan
remaja yang akan menikah dibawah umur. Hakim dalam memutus perkara
dispensasi yang ditolak dan diterima hanya mengacu pada hukum formil dan asas
kemaslahatan masyarakat. Hakim juga sudah mempertimbangkan adanya dampak
yang akan terjadi jika perkara tersebut ditolak maupun diterima.
Dari ulasan diatas, ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji,
yaitu: (1) Bagaimana Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 35
Tahun 2014 terhadap pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Ponorogo
dalam perkara dispensasi nikah? (2) Bagaimana Implementasi UU Nomor 1
Tahun 1974 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 terhadap ketetapan hukum dalam
perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo?
Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Oleh sebab itu, penulis
mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo. Teknik pengumpulan
data dengan metode observasi, interview/wawancara dan dokumentasi. Sedangkan
teknik analisisnya dengan data reduction, data display dan conclution drawing.
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sesuai dengan rumusan
masalahnya (1) pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam
menetapkan perkara dispensasi nikah sudah sesuai denganUndang-undangNomor
1 Tahun 1974 danUndang-undangNomor 35 Tahun 2014. Dan hakim juga sudah
menggunakan asas kemaslahatan masyarakat dengan tujuan agar tidak terjadinya
mafsadat yang lebih besar.(2) ketetapan hakim dalam permohonan perkara
dispensasi nikah hakim sudah mempertimbangkan perkara dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Ponorogo yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Hakim dalam memutus
perkara dispensasinikahakanmenggunakanperaturan yang mendekati suatu perkara
dan menurut hakim dalam Undang-undang Perkawinan harus adanya perubahan
dalam batasan usia menikah yang di sesuaikan dengan Undang-undang
Perlindungan Anak.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | atik abidah |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah |
| Depositing User: | Miss Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 02 Dec 2019 02:55 |
| Last Modified: | 02 Dec 2019 02:55 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/8510 |
Actions (login required)
 |
View Item |
