Nur Cholis, Wahyu (2024) Pembagian Waris Beda Agama Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
FILE SKRIPSI E-THESIS_Wahyu Nur Cholis_101200116.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Masalah warisan di Indonesia diatur oleh Hukum Adat, Hukum Islam, dan
Hukum Positif. Hukum Adat berfungsi untuk menciptakan ketertiban sosial,
sementara Hukum Islam mengatur ibadah dan muamalah melalui Kompilasi
Hukum Islam (KHI). Perbedaan utama antara KUH Perdata dan KHI adalah
pengakuan hak waris; KUH Perdata mengakui hak waris untuk semua ahli waris
tanpa memandang agama, sedangkan KHI hanya untuk yang beragama Islam. Di
Desa Puntukdoro, masyarakatnya beragam agama, dan di Dusun Prendetan,
pembagian warisan dilakukan secara merata tanpa membedakan jenis kelamin,
meskipun seharusnya mengikuti hukum Islam yang dianut mayoritas Muslim.
Praktik ini belum sepenuhnya diterapkan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pembagian
waris beda agama di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan
perspektif hukum positif? bagaimana dasar pembagian waris beda agama di Desa
Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan perspektif hukum positif?
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
lapangan (field research) dengan pendekatan hukum empiris. Sedangkan teknik
pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa 1)
di Desa Puntukdoro, sistem pembagian waris mengikuti tradisi Jawa, di mana anak
yang merawat orang tua mendapatkan bagian lebih besar. Meskipun sebagian
masyarakat memahami sistem ini, mayoritas masih memilih pembagian yang
merata. Menurut KUH Perdata, sistem ini diperbolehkan, tetapi bertentangan
dengan KHI karena melibatkan perbedaan agama dalam satu keluarga.
2)Pembagian waris di Desa Puntukdoro mengikuti adat nenek moyang dengan
prinsip pembagian merata. Namun, anak yang merawat orang tua secara penuh
mendapatkan warisan lebih besar untuk menjaga keharmonisan keluarga.
Kesepakatan keluarga menjadi prioritas dalam memastikan keadilan. Menurut
KUH Perdata, pembagian waris diperbolehkan selama tidak melanggar hukum,
sedangkan menurut KHI, pembagian harus mengikuti ketentuan yang telah
ditetapkan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Umarwan Sutopo |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 09 Dec 2024 08:29 |
| Last Modified: | 09 Dec 2024 08:29 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/31517 |
Actions (login required)
 |
View Item |
