Khakim, Lukmanan Nur (2024) Problematika Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Uu No 35 Tahun 2014. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
Lukmanan Nur Khakim - 101200188 - Hukum Keluarga Islam.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Khakim, Lukmanan Nur 2024. Problematika Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.Pembimbing :Septiyan Hudan Fuadi,M.E.Sy.
Kata kunci/keyword : Nafkah, Perlindungan anak, Kompilasi Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014.
Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus disebabkan oleh talak, ayah atau mantan suami wajib memberikan nafkah pada anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Terdapat juga pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dengan cara memberi nafkah. Dalam penelitian ini mengangkat kasus tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014. Pada penelitian ini berasal dari adanya ayah atau mantan suami di Desa Padi tidak memberi nafkah pasca perceraian.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Padi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014 ?Apa akibat hukum jika ayah tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014?
Adapun skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan(field research). Sedangkan teknik pengumpulan kata dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.
Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, Pertama nafkah pasca perceraian di Desa Padi ada yang sudah terpenuhi dengan baik dan ada yang tidak terpenuhi sama sekali. Yang dipenuhi dengan baik tentu telah sesuai dengan teori Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi apabila perkawinan putus disebabkan oleh talak maka ayah atau mantan suami wajib memberikan biaya pengasuhan anak untuk anak-anaknya.
Yang kedua seorang ayah yang melakukan penelantaran terhadap anak menurut Pasal 77 huruf b UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Menurut Hukum Islam Hukuman tersebut seperti pemukulan atau dera. Ada yang bersifat rohani seperti peringatan, ancaman atau hardikan, serta ada yang hukuman penahanan atau hukuman penjara. Ada pula hukuman yang bersifat materi seperti hukuman denda. Dan adanya penjelasan dari akibat hukum diatas ayah yang tidak memenuhi nafkah dengan baik hanya bisa pasrah apabila suatu saat anaknya melakukan gugatan di pengadilan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Septiyan Hudan Fuadi |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 06 Dec 2024 08:06 |
| Last Modified: | 06 Dec 2024 08:06 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/31307 |
Actions (login required)
 |
View Item |
