Uyun, Siti Alfina Qurotul Uyun (2024) STUDI KOMPARATIF KETENTUAN POLIGAMI DALAM UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN ORDINAN HUKUM KELUARGA ISLAM SARAWAK TAHUN 2001. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
101190097_Siti Alfina Qurotul Uyun_Hukum Keluarga Islam.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Uyun, Siti Alfina Qurotul, 2024. Studi Komparatif Ketentuan Poligami Dalam Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Ordinan Hukum Keluarga Sarawak 2001. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
Kata kunci/keywod: Poligami, Indonesia, Sarawak
Poligami yakni sebuah perilaku dimana seoarang suami memiliki isteri lebih dari seorang. Mengenai ketentuan utama poligami di Indonesia yakni harus mendapat izin dari pengadilan Agama setelah mendapat izin dari istri sebelumnya akan tetapi di Sarawak ketentuan pligami juga mendapat izin dari mahkamah syari tanpa mencantumkan harus ada izin dari istri pertama, tetapi istri atau istri-istri sebelumnya akan dimintai keterangan. Permasalahan inilah yang penulis ambil dalam penelitian ini. Penelitian ini terfokus pada perbandingan Undang-undang hukum keluarga tentang subjek ketentuan Poligami pada kedua negara tersebut.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan poligami Indonesia Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Malaysia Islamic Family Law Ordinance 43, 2001 Serawak? Bagaimana perbedaan dan persamaan peraturan poligami Indonesia Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Malaysia Islamic Family Law Ordinance 43, 2001 Serawak?
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-historis, yaitu dengan mempelajari bahan bacaan berupa buku, serta literatur lainnya guna mengetahui sejarah dan peraturan undang-undang hukum keluarga kedua negara tersebut, sehingga mempermudah memahami ketentuan poligami di kedua negara tersebut.
Dari penelitian yang dilakukan selama proses penyusunan skripsi dapat disimpulkan bahwa Ketentuan poligami menurut UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dan Ordinan Hukum Keluarga Sarawak 2001 sepakat tidak melarang terjadinya poligami, hanya mempersempit terjadinya poligami dengan peraturan perundang-undangan hukum keluaga masing-masing yang menharuskan izin dari pengadilan. Adapun persamaan terdapat dalam prosedur poligami seperti syarat istri sakit, tidak mampu melakukan kewajibanya, suami harus adil dan bertanggung jawab. Perbedaannya, terletak pada beberapa persyaratan, prinsip monogami yang ditekankan, dan ketentuan sanksi. Di sarawak poligami cenderung bebas dan terbuka dibadingkan dengan Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Abid Rohmanu |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 06 Dec 2024 01:24 |
| Last Modified: | 06 Dec 2024 01:24 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/31269 |
Actions (login required)
 |
View Item |
