Ayunadiva, Juneta Aulia (2024) Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor:138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn Tentang Penolakan Asal Usul Anak. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
SKRIPSI-JUNETA AULIA-101200058-NASKAH.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Anak sah merupakan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah pula. Perkawinan dikatakan sah apabila dilaksakan berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut serta tercatat dan disaksikan oleh pegawai pencatat nikah. Permohonan tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. Permohonan tersebut dimohonkan guna memenuhi syarat dalam pembuatan akta kelahiran.
Ada dua poin yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini, apasaja yang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam penetapan asal usul anak dan pengaruh dispensasi nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. tentang penolakan asal usul anak.
Skripsi ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan studi kepustakaan (library research) dengan bahan hukum primer berupa Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn Tentang Penolakan Asal Usul Anak, kemudian pengumpulan data dengan teknik pustaka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Penulis menyimpulkan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sudah sesuai apabila dilihat berdasarkan pasal-pasal dan dalil-dalil yang digunakan. Pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn dengan alasan a).Anak yang dilahirkan oleh pemohon merupakan anak luar kawin terbukti dari permohonan asal usul anak yang diajukan dalam persidangan, sehingga dapat diyakini bahwa anak tersebut merupakan anak luar kawin. b). Perkawinan para pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wali nikah bukan ayah kandung sedangkan ayah kandung hidup dan berada diluar negeri dan dirasa masih dalam jangkauan. c). Terkait jarak kelahiran anak para pemohon yang terhitung kurang dari 6 bulan. d) akta perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Balerejo tidak sesuai ketentuan yakni tidak termuat dispensasi nikah. Dispensasi diperlukan mengingat para pemohon masih dibawah umur. Dispensasi nikah sebagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi para pemohon yang di bawah umur untuk melakukan perkawinan tidak dilampirkan dan dibuktikan dalam persidangan. Hukum akta nikah para pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Balerejo tidak memenuhi prosedur kelengkapan administratif karena terdapat kelalaian dalam proses pemeriksaan dokumen yang tidak menyertakan dispensasi nikah pemohon. Akibat dari kelalaian tersebut berpengaruh terhadap penetapan majelis hakim dalam menolak asal usul anak para pemohon.
Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Thesis Supervisor: | Sesario Aulia |
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
Date Deposited: | 05 Dec 2024 01:23 |
Last Modified: | 05 Dec 2024 01:23 |
URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/31156 |
Actions (login required)
View Item |