Roji, Fahrul (2024) Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Di Masjid Baitul Muhklisin Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo: Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Other thesis, IAIN PONOROGO.
|
Text
aplod_eteses_.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi suatu negara sangat signifikan, hal ini aktor yang menjadi sentral pengelolaan dan pengembangan wakaf adalah nazhir. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 42, salah satu kewajiban nazhir yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, hal tersebut merupakan kontribusi lebih seorang nazhir dalam pemanfaatan wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf. Dalam mencapai optimalisasi kerja, nazhir dituntut terampil dalam memproduktifitaskan harta benda wakaf. Hal tersebut sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Pasal 43, dan 44. Namun demikian, apa yang terjadi di Masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo, nazhir secara suka rela untuk dimanfaatkan tanpa adanya perjanjian yang jelas sepertihalnya bagi hasil, sewa, atau yang lain. Sementara itu, untuk implementasi hasil yang didapatkan tidak bisa diterima oleh masjid terlebih untuk kemaslahatan umum
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tinjauan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 terhadap pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo? (2) bagaimana tinjuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap implementsi pemanfaatan hasil wakaf di masjid Baitul Mukhlisin Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo?
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kulitatif dengan jenis penelitian lapangan (qualitative field research). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja nazhir dalam mengelola tanah wakaf belum sesuai dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Pasal 43, dan 44 dalam secara substansi belum diaplikasikan dalam bentuk kolaborasi seperti halnya penanaman modal, yang implementasi pemanfaatan hasil sementara ini belum bisa diterima dari profesionalitas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang berdampak kepada pemanfaatan hasil yang belum sesuai dengan peruntukannya sesuai perundang-undangan Pasal 22.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | MIFTAHUL HUDA |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 19 Jun 2024 01:20 |
| Last Modified: | 19 Jun 2024 01:20 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/28487 |
Actions (login required)
 |
View Item |
