Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)

Putri, Marsanda (2024) Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo). Masters thesis, IAIN Ponorogo.

Text E-THESSES.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
Putri, Marsanda 2024. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing : Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.
Kata Kunci /Keywords : Sosiologi Hukum, Hak Anak, Pola Interaksi
Perceraian akan memiliki konsekuensi hukum terutama pada anak, ialah memastikan tetap terlaksanya kewajiban terhadap hak anak dan memastikan pola interaksi yang baik antara orang tua dan anak. Namun pada faktanya beberapa keluarga di Kelurahan Kadipaten lalai dengan kewajiban hak-hak serta pola interaksi antara orang tua dan anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua lalai dengan tanggung jawabnya antara lain : (1). Faktor pekerjaan (ekonomi), (2). Faktor komunikasi, (3). Faktor tanggung jawab, ada seorang bapak berdalih bahwa ia juga menanggung kewajiban biaya rumah tangga dengan keluarga yang baru.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pola interaksi orang tua dan anak dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi.
Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum orang tua dalam pelaksanaan kewajiban memenuhi hak anak pasca perceraian pada Kelurahan Kadipaten berpatokan pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan cukup rendah. Dalam pemenuhan hak anak, siapa yang mendapatkan hak asuh anak dialah yang memenuhi hak anak. Adapun orang tua yang patuh hukum disini termasuk dalam indikator identification dan internalization. Ada 4 ibu, mereka mematuhi hukum karena mengetahui dan memahami bagaimana adanya aturan hukum harus dilaksanakan guna kebaikan anak mereka. Mengenai pola interaksi orang tua dengan anak, pada beberapa informan kesadaran hukum dalam pemenuhan interaksi dengan anak dikatakan cukup rendah. Hal ini terlihat 4 dari 10 orang tua sudah tidak ada kontak dengan anak. Lalu kemudian menurut perspektif kepatuhan hukum, semua ibu dalam informan penelitian ini termasuk dalam indikator kepatuhan hukum identificaton dan internaliztion. Pertama oleh Ibu dari BAF, meskipun tidak tinggal bersama BAF namun masih beberapa kali telfon dengan BAF. Kedua Ibu SN dan Ibu DR walaupun menjadi PMI tidak menghalangi untuk berinteraksi dengan anaknya. Terakhir, yaitu Ibu DR dan Ibu J, karena tinggal bersama maka otomatis interaksi selalu terjalin diantara keduanya.

Item Type:	Thesis (Masters)
Thesis Supervisor:	Rif'ah Roihanah
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited:	11 Jun 2024 02:36
Last Modified:	11 Jun 2024 02:36
URI:	http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/28267

Actions (login required)

View Item