A'izza, Faradiba Zahro'ul (2024) Penerapan Asas Ius Curia Novit Oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
revisian sidang terbaru otw etheses (3).pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
A’izza, Faradiba Zahro’ul 2024. Penerapan Asas Ius Curia Novit Oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr.). Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
Kata Kunci/Keywords : Ius Curia Novit, Ekonomi Syariah, Kompetensi Hakim
Asas ius curia novit adalah suatu asas yang menyatakan bahwa hakim dianggap tahu semua hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 menjelaskan bahwa perkara ekonomi syariah perlu ditangani secara khusus oleh hakim Peradilan Agama yang memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah. Namun dalam perkara ekonomi syariah Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr hakim yang memeriksa dan memutus bukan hakim yang memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi asas ius curia novit oleh hakim Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap putusan Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr. perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016? Bagaimana dasar penunjukkan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 002/Pdt.G.S/2019/ PA.Kdr. yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Kediri perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016?.
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode reduksi data.
Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa implementasi asas ius curia novit oleh hakim pengadilan kota kediri dalam perkara ekonomi syariah pada putusan Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr tidak meyalahi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | M. Ilham Tanzilulloh |
| Subjects: | 14 ECONOMICS > 1499 Other Economics > 149999 Economics not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 11 Jun 2024 01:51 |
| Last Modified: | 11 Jun 2024 01:51 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/28252 |
Actions (login required)
 |
View Item |
