PUTRA, ALDI (2024) ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN MELALUI TELEPON DALAM PENETAPAN WALI ADHAL (Studi pada Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.NGW). Undergraduate (S1) thesis, IAIN PONOROGO.
|
Text
THESIS ALDI PUTRA.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Putra, Aldi 2024. Analisis Yuridis Pembuktian Melalui Telepon dalam Penetapan Wali Adhal (Studi pada Penetapan Nomor 178/Pdt,P/2023/PA.NGW). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Ahmad Syakirin, M.H.
Kata Kunci/Keywords: Wali Adhal, Pembuktian, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.NGW
Dalam peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali adhal ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut. Dalam Penetapan Nomor perkara 178/Pdt.P/2023/PA.NGW ini seorang calon mempelai wanita mengajukan permohonan wali adhal dikarenakan ayahnya tidak mau menjadi wali karena alasan jauh dan keberadaanya tidak di ketahui.
Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan penulis. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam wali adhal dengan nomor perkara 178/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Ngawi?. Rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai bagaimana tinjauan yuridis terhadap keabsahan alat bukti pada pembuktian dengan nomor perkara 178/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Ngawi tentang wali adhal melalui telepon?
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Pendekatan secara yuridis-normatif dengan penelitian di lapangan dan telah ditelaah di dalam peraturan perundang-undangan tentang analisis yuridis kekuatan pembuktian melalui telepon dalam penetapan wali adhal.
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pertimbangan hakim dalam menerapkan Wali Adhal dengan Nomor Perkara 178/Pdt.P/2023/PA.NGW, sudah sesuai dengan KHI Pasal 23 ayat (1) dan (2) tentang wali hakim dimana kedua calon setelah menikah harus menemui orang tua kandungnya untuk meminta restu secara langsung. Kemudian mengenai keabsahan alat bukti pada pembuktian dengan Nomor Perkara 178/Pdt.P/2023/PA.NGW tentang Wali Adhal melalui telepon, sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (1) bahwa penggunaan alat bukti tersebut sudah sesuai atau sah. Hal ini sudah terbukti oleh pernyataan yang disebutkan oleh hakim bahwa Pengadilan Agama Ngawi mengizinkan untuk menggunakan telepon untuk memastikan kebenaran dari pernyataan pemohon, serta menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk mengambil keputusan untuk menjadi wali adhal.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | AHMAD SYAKIRIN |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 03 Jun 2024 05:32 |
| Last Modified: | 03 Jun 2024 05:32 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/27956 |
Actions (login required)
 |
View Item |
