Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat dan Masa Jabatan Pimpinan KPK Perspektif Islamic Constitusionalism (Studi Putusan MK No.112/PUU-XX/2022)

Kurniawan, Yusuf Fendi (2024) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat dan Masa Jabatan Pimpinan KPK Perspektif Islamic Constitusionalism (Studi Putusan MK No.112/PUU-XX/2022). Undergraduate (S1) thesis, IAIN PONOROGO.

Text DRAFT SKRIPSI YUSUF FENDI KURNIAWAN_103200008_HTNA.pdf Download (1MB)

Abstract

Kurniawan, Yusuf Fendi, Sesuai dengan Pasal 24C UNDANG-UNDANG DASAR 1945 mahkamah
konstitusi berwenang menguji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau disebut judicial review. Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tentang judicial review yang permohonannya bersubstansi mengubah norma lazimnya ditolak dengan pertimbangan open legal policy yang merupakan
kewenangan pembuat Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 mengabulkan permohonan perubahan eksplisit Pasal 29e UU 19/2019, dan Pasal 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 yang mengabaikan pertimbangan open legal policy dengan alasan ketidakadilan dan diskriminatif dinilai sulit mengkorelasikannya dengan syarat dan masa jabatan pimpinan KPK.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana nalar hukum hakim dalam menginterpretasikan UNDANG-UNDANG DASAR 1945 dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 perspektif interpretasi konstitusi? Bagaimana implikasi putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap eksistensi kelembagaan
KPK perspektif Islamic constitutionalism?Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan
analisis data kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan konseptual (conceptual approach).
Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Dalam pengujian Pasal 29e UU19/2019 dan Pasal 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 nalar yang digunakan cenderung pada non-originalism cenderung mengarah pada judicial activism dan mengarah pada metode penafsiran prudensial yang mana condong pada kalkulasi politik. Kemudian implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap eksistensi kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif dari Islamic Constitutionalism adalah bahwa jika pimpinan KPK dalam proses kedudukannya tidak melalui proses yang
se adil-adilnya, maka konsekuensi logisnya dalam menerapkan tupoksi sebagai garda terdepan dalam memberantas korupsi maka dikhawatirkan tidak akan maksimal, alih-alih keadilan yang diterapkan tetapi justru kezaliman yang dikhawatirkan terjadi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor:	lukman santoso
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara
Depositing User:	Miss Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited:	30 May 2024 02:16
Last Modified:	31 May 2024 01:33
URI:	http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/27897

Actions (login required)

View Item