Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Perspektif Fiqh Siyasah

Habibah, Wafi Nur (2024) Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Perspektif Fiqh Siyasah. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

Preview

Text WAFI NUR HABIBAH upload.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Kampanye merupakan salah satu komunikasi politik yang ditujukan untuk mempengaruhi kelompok orang untuk menggunakan suaranya seperti yang diharapkan oleh pelaku kampanye pada suatu pemilihan. Sehingga dengan demikian kampanye merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipungkiri melakukan berbagai macam cara demi tercapainya yang namanya tujuan. Dalam kampanye terdapat juga larangan yang dijelaskan pada pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa pelaksanaan, peserta tim kampanye pemilu larangan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana epistimologi bunyi pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 tahun 2017 terhadap pelarangan masjid sebagai tempat kampanye dan dalam perspektif fiqh siyasah?, (2) Bagaimana penerapan larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye perspektif hukum positif dan fiqh siyasah?. Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif pustaka dengan menggunakan penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai data primer. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bunyi Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 2017 secara epistimologi mengandung nilai bahwa keberadaan masjid sebagai salah satu rumah ibadah harus dijauhkan dari aktifitas politik praktis, dalam hal ini adalah kampanye agar ia tidak ternodai dengan bentuk-bentuk kampanya yang terkadang justru merusak nilai suci dan kerukunan umat maupun masyarakat, seperti caci maki, fitnah dan lain sebagainya. Oleh karenanya, bunyi pasal tersebut ditinjau dari fiqh siyasah dusturiyah selaras dengan penerapan hukum islam di mana menekankan kemaslahatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan apabila dikaitkan dengan pemikiran dari Al-Farabi, maka termasuk ke dalam jenis pemikiran negara fasik (al-Madinah al-Fasiqah). Dan sedangkan penerapan larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye perspektif hukum positif dan fiqh siyasah yang kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut kemudian menciptakan interpretasi komparatif sebagai wujud dalam hal pelarangan penggunaan tempat ibadah untuk politik praktis, dengan tujuan untuk tetap menjaga kesucian esensi masjid sebagai tempat ibadah, serta agar terciptanya kondusifitas yang tidak memicu perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor:	Umarwan Sutopo
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara
Depositing User:	Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited:	15 May 2024 07:37
Last Modified:	15 May 2024 07:37
URI:	http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/27582

Actions (login required)

View Item