Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Sistem Presidential Threshold di Indonesia

Khotimah, Nur Khusnul (2024) Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Sistem Presidential Threshold di Indonesia. Undergraduate (S1) thesis, IAIN PONOROGO.

Text Nur Khusnul Khotimah-103200005-HUKUM TATA NEGARA.pdf Download (1MB)

Abstract

Khotimah, Nur Khusnul , 2024. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Sistem Presidential Threshold di Indonesia. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
Kata kunci/keywords: Pemikiran Ibn Khaldun, Presidential Threshold, Demokrasi Konstitusional
Presidential threshold merupakan aturan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang yang menjadi suatu acuan dalam pencalonan presiden, acuan tersebut berupa batasan yang didapatkan dari dukungan DPR, dukungan yang didapatkan berbentuk hasil perolehan suara (ballot) atau hasil perolehan kursi (seat). Batasan tersebut wajib didapatkan oleh partai politik atau gabungan partai politik agar bisa mencalonkan Presiden pada penyelenggaraan Pemilu. Pemberlakuan presidential threshold merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas antara pemerintah dengan lembaga legislatif agar tidak menemukan kesulitan bagi pemerintah dalam mengambil arah kebijakan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pemikiran Ibn Khaldun terhadap ketentuan pembatasan syarat calon kepala negara? (2) Bagaimana keterkaitan antara pemikiran Ibn Khaldun terhadap sistem Presidential Threshold di Indonesia?
Adapun skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan jenis penelitian pustaka yang menggunakan buku, catatan, jurnal maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan Editing (Pemeriksaan kembali), Organizing (Mengorganisir data), dan Finding (Melakukan analisis lanjutan).
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi antara Presidential Threshold dengan pemikiran Ibn Khaldun mengenai salah satu syarat seseorang agar bisa diajukan sebagai kepala Negara adalah ketentuan keturunan suku Quraish dan konsep āshabiyah , sedangkan di Indonesia adanya ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 .Adapun argumentasi yang kuat mengenai adanya relevansi antara Presidential Threshold dengan pemikiran Ibn Khaldun, yaitu Persamaan makna antara Presidential Threshold dengan suku Quraisy, serta āshabiyah dengan partai politik atau gabungan partai politik

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Location:	Huda, Miftahul
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara
Depositing User:	Miss Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited:	07 May 2024 02:33
Last Modified:	07 May 2024 02:33
URI:	http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/27459

Actions (login required)

View Item