,,(TAMBAHKAN STEMPEL PADA LEMBAR PERSETUJUAN, TAMBAHKAN LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ETHESIS DENGAN TTD ASLI BUKAN SCAN, LEMBAR KEASLIAN TULISAN BLM DITANDA TANGANI, GUNAKAN TTD ASLI DI ATAS MATERAI, UPLOAD ULANG)..TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERAPAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 DAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

SHOLIHAH, IMROATUS (2024) ,,(TAMBAHKAN STEMPEL PADA LEMBAR PERSETUJUAN, TAMBAHKAN LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ETHESIS DENGAN TTD ASLI BUKAN SCAN, LEMBAR KEASLIAN TULISAN BLM DITANDA TANGANI, GUNAKAN TTD ASLI DI ATAS MATERAI, UPLOAD ULANG)..TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERAPAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 DAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK. Undergraduate (S1) thesis, IAIN PONOROGO.

Text TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERAPAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 DAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TERHADAP PEMENUHAN HAK.pdf Download (589kB)

Abstract

ABSTRAK
Sholihah, Imroatus 2024. Tinjauan Efektivitas Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Trenggalek. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Ahmad Syakirin, S.H., M.H.
Kata Kunci/Keywords: Hak Istri, Cerai Gugat, SEMA Nomor 2 Tahun 2019
Pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi diharapkan mampu dijadikan sebagai payung hukum terhadap perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya pasca cerai gugat. Namun faktanya perempuan masih relatif kesulitan mendapatkan hak-haknya. Hal ini dibuktikan dengan putusan-putusan Pengadilan Agama Trenggalek dalam perkara tidak memuat pembebanan hak di dalamnya.
Pada penelitian ini peneliti terfokus pada dua rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana analisis penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap faktor yang menyebabkan terhalangnya pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dalam perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto di Pengadilan Agama Trenggalek? dan 2) Bagaimana analisis efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap mediasi sebagai upaya hakim Pengadilan Agama Trenggalek dlam pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat saat SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sulit diterapkan?
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang didukung dengan penelitian empiris atau lapangan (field research) dan menguraikan hasil serta pembahasan penelitian dengan metode kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Trenggalek jika ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto belum efektif. Hal ini terlihat dengan hanya tercapainya dua faktor dari lima faktor. Faktor hukum sudah jelas karena hanya bersifat menegaskan kembali. Para penegak hukum, yaitu petugas posbakum dan hakim sudah berupaya dalam menegakkan ketentuan ini. PA Trenggalek saat ini belum memfasilitasi sarana prasarana yang mendukung pemenuhan hak-hak perepuan pasca cerai gugat. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat masih rendah dalam hal hak-hak perempuan pasca perceraian, hal ini didukung juga dengan pola kebudayaan masyarakat kabupaten Trenggalek yang tidak ingin repot dan cepat-cepat dalam menyelesaikan permasalahan. Sedangakan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Trenggalek jika ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto juga belum efektif. Hal ini terlihat dengan hanya tercapainya dua faktor dari lima faktor. Faktor hukum tidak bertentangan dengan ketentuan. Para penegak hukum, dalam hal ini yaitu hakim mediator minim jumlahnya sehingga dalam pelaksanaannya menjadi terhambat karena tidak efisien waktu. PA Trenggalek saat ini sudah memfasilitasi ruang mediasi yang digunakan untuk sidang perdamaian. Sedangkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat masih rendah, sebab menganggap mediasi sebagai formalitas saja sehingga berimplikasi dengan ketidakhadirannya dalam sidang mediasi. Hal ini didukung juga dengan pola kebudayaan masyarakat kabupaten Trenggalek yaitu keinginan kuat untuk bercerai dari satu atau kedua pihak dan tidak ingin memiliki hubungan lagi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor:	AHMAD SYAKIRIN
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Miss Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited:	06 May 2024 02:40
Last Modified:	06 May 2024 02:40
URI:	http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/27441

Actions (login required)

View Item