Pradana Putra, Teguh (2023) Kontekstualisasi Hak Ijbar Dalam Pernikahan Perspektif Husein Muhammad. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
101180215-TEGUH PRADANA PUTRA-HUKUM KELUARGA ISLAM.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang sifatnya sakral dan nyata di dalam kehidupan manusia, sehingga sangat tabu kalau dipermainkan atau dilaksanakan tanpa i’tikad yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Wali mujbir adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Masalah wali mujbir, KH. Husein Muhammad, berpendapat bahwa, si anak berhak menolak dikawinkan dengan laki-laki yang bukan setara tanpa persetujuannya.
Dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pandangan Husein Muhammad terhadap konsep hak ijbar? (2) Bagaimana argumentasi Husein Muhammad terhadap konsep hak ijbar?
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sementara metode penelitian yang dipakai dalam menyusun skripsi ini dengan menggunakan metode kepustakaan (Library research), yaitu mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triaggulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitaitif lebih menekankan makna dari pada generalisai.
Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan Husein Muhammad terhadap memilih pasangan merupakan hak penuh yang dimiliki anak perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Sehingga orang lain sama sekali tidak berwenang untuk menentukan pasangannya terlebih memaksakan pilihannya kepada anak perempuan tersebut, termasuk seorang ayah atau wali mujbir. Dalam proses penggalian hukum, Husein Muhammad terlihat cenderung menggunakan pendekatan kontekstual, ini tercermin dari pendapat Husein Muhammad bahwa Al-Qur’an turun bukan tanpa sebab. adalah dalam memahami hadits wali mujbir. Menurut Husein, indikasi kerelaan seorang gadis pada masa itu (Imam Madzhab) adalah diam. Sedangkan masa sekarang menjadikan diam sebagai indikasi persetujuan tidak bisa terlepas dari membaca psikologi anak tentang bagaiman indikasi persetujuan yang dimaksud itu. Ataukah diamnya tersebut justru sebagai bentuk ketidak setujuan akan apa yang dilakukan oleh walinya
Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Thesis Supervisor: | Miftahul Huda |
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
Date Deposited: | 22 Nov 2023 04:05 |
Last Modified: | 22 Nov 2023 04:05 |
URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/26261 |
Actions (login required)
View Item |