Anisatul, Natasyalia (2023) PERSAINGAN USAHA DI DESA PONDOK KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF FIQH PERSAINGAN USAHA DAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
102190029_NATASYALIA_HUKUM EKONOMI SYARIAH.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
‘Azizah, Natasyalia Anisatul 2023. Persaingan Usaha Di Desa Pondok
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqh Persaingan
Usaha Dan Undang-Undang No 5 Tahun 1999. Skripsi. Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo. Pembimbing: Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
Kata kunci: Persaingan Usaha, Fiqh Persaingan Usaha, UU No. 5 Tahun 1999.
Persaingan usaha yang sehat adalah persaingan usaha yang wajar dengan tidak merugikan pihak lain serta tidak melanggar aturan agama atau negara. Seperti halnya yang terdapat di Desa Pondok Kecamatan Babadan, terdapat banyak usaha toko sehingga memungkinkan terjadinya persaingan usaha. Persaingan usaha yang terjadi diantaranya adalah dalam strategi pemasaran dengan menerapkan harga rendah dan sistem THR. Selain itu terdapat persaingan dalam strategi penetapan harga dimana salah satu pelaku usaha yang menetapkan harga grosir yang sama diantara konsumen dan pedagang lain.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis Fiqh Persaingan Usaha dan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 terhadap strategi pemasaran di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? Dan Bagaimana analisis Fiqh Persaingan Usaha dan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 terhadap strategi penetapan harga di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.
Dari penelitian ini, menunjukkan bahwa, Pertama dalam praktik strategi pemasaran dengan memberikan harga murah dan sistem THR dengan syarat harus menjadi pelanggan tetap, diperbolehkan asal masih batas wajar dan tidak melanggar aturan agama. Jika pemberian THR tersebut berpegang pada syaratnya, maka dilarang dalam Islam dan masuk pada jual beli bersyarat (Ta’alluq). Namun jika tidak berpegang pada syaratnya maka akadnya tetap sah. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 hal tersebut merupakan perbuatan pemboikotan karena secara tertulis atau tidak tertulis, syarat harus menjadi pelanggan tetap tersebut sudah merupakan suatu perjanjian. Kedua, pada praktik penetapan harga rendah yaitu harga grosir yang disamakan antara pedagang dan konsumen ini belum sesuai dengan hukum persaingan usaha yang diperbolehkan (al-muna>fasah attija>riyyah al-masyr) yaitu salah satunya tidak merugikan pihak lain. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pedagang lain terutama untuk toko-toko kecil yang dimaksudkan agar memiliki pelanggan grosiran tetapi malah merusak harga eceran di kawasan tersebut serta menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Jual Rugi yang berisikan penetapan harga barang atau jasa di bawah pasar atau anti dumping ini dimaksudkan agar pesaingnya mengalami kerugian karena barang atau jasanya tidak laku, padahal harga barang atau jasanya sesuai dengan harga pasar.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Moh. Mukhlas |
| Subjects: | 14 ECONOMICS > 1499 Other Economics > 149999 Economics not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 26 Sep 2023 06:39 |
| Last Modified: | 26 Sep 2023 06:39 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/25601 |
Actions (login required)
 |
View Item |
