Pangestu, Pujo (2020) ...LENGKAPI STEMPEL PADA LEMBAR PERSETUJUAN, LENGKAPI MATERAI DAN TTD PADA LEMBAR KEASLIAN DAN TAMBAHKAN LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI, UNDUH FORM DI WEB PERPUS, UPLOAD ULANG...Relefansi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Wali Nikah Dengan Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
Etheses Pujo.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Pangestu, Pujo. 2020. Relefansi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Wali Nikah Dengan Pandangan Imam Sha@Fi’i Dan Imam Hanafi. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
Kata Kunci: Undang-Undang, Hukum Islam, Wali Nikah
Judul dari skripsi ini adalah “Relefansi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Wali Nikah Dengan Pandangan Imam Sha@Fi’i Dan Imam Hanafi” masalah yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah : Bagaimana kedudukan wali nikah menurut ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah ? Bagaimana ketentuan wali nikah menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Bagaimana persamaannya antara kedua ulama dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Adapun metode dalam penyusunan skripsi ini, adalah Metode Pendekatan yuridis, historis dan filosofi pendekatan yuridis yaitu mendekati masalah-masalah dengan memperlihatkan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, yang telah ditetapkan oleh syariat islam, historis dan filosofi, Adapun metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah metode riset kepustakaan (Library Research) yaitu pelelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relefansinya dengan pembahasan atau masalah-masalah yang akan dibahas. Hasil dari kajian ini di lihat dari perbedaan dan persamaanya, yaitu ulama Hanafi, berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal ataupun tidak sehat akal diwajibkan adahnya wali yang akan mengakadkan perkawinannya, sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adahnya wali, ulama Syafi’iyah, Syafi’i berpendapat bahwa setiap akad perkawinan yang dilakukan oleh wali baik itu perempuan sudah dewasa atau masih kecil, janda atau perawan, sehat akal atau tidak sehat akal tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya. Adapun kesamaan dari kedua ulama dengan Undang-Undang Perkawinan diantaranya ; Ulama Hanafi memandang pernikahan harus menggunakan (ada) wali dalam akad pernikahan asalkan mempelai wanita tidak sekuffu dengan calon suaminya, sedangkan Ulama Syafi‟i memandang perlu adanya keharusan menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda. Sedangkan dalam Undang- Undang Perkawinan sendiri walaupun tidak menjelaskan secara terperinci wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan tetapi Undang-Undang Perkawinan menyinggung wali dalam perkawinan dalam pembatalan perkawinan terdapat pada Pasal 26 ayat (1). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyepakati wali nikah sebagai rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya hal ini sesuai dengan Pasal 19 KHI. Di Negara Indonesia telah diatur permasalahan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jadi menurut penulis sebagai warga negara yang baik mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Miftahul Huda |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 25 Jul 2023 01:44 |
| Last Modified: | 25 Jul 2023 01:44 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/25362 |
Actions (login required)
 |
View Item |
