Malik, Muhammad Nashiruddin (2023) Ketentuan Hukum Perkawinan Masa Kerajaan Demak (Studi Atas Hukum Pernikahan Dalam Naskah Kitab Toehpah). Masters thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
503190014_MUHAMMAD NASHIRUDDIN MALIK_PASCASARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Sistem hukum di Indonesia sudah mengalami banyak pergantian model sejak era Mataram Medang hingga masa kemerdekaan. Faktor sosio-politik menjadi sebab pergantian sistem negara sekaligus mempengaruhi perubahan sistem hukum, khususnya hukum perdata perkawinan. Di wilayah Jawa, Terjadi pergeseran yang cukup tajam saat peralihan dari masa Syiwa-Buddha yang dipegang oleh Kerajaan Majapahit ke masa Islam yang dipegang oleh Kerajaan Demak Bintara. Angger-angger Suryangalam lahir menjadi perundang-undangan masyarakat Jawa menggantikan perundang-undangan Majapahit Kutaramanawa Dharmasastra. Kitab Toehpah menjadi bagian dari Angger-angger Suryangalam yang membahas masalah hukum Islam, salah satunya ialah masalah perkawinan.
Tujuan penelitian ini untuk: 1) Mendeskripsikan ketentuan hukum pernikahan di Kerajaan Demak Bintara berdasarkan naskah Kitab Toehpah. 2) Mendeskripsikan faktor-faktor sosiologis, baik dari unsur sosial, politik dan kultural yang menjadi latar belakang lahirnya hukum perdata Kerajaan Demak Bintara, khususnya masalah pernikahan.
Berdasarkan analisis atas naskah Kitab Toehpah dan kajian tentang sosio-politik yang mempengaruhi kelahirah naskah Kitab Toehpah di era Demak, maka disimpulkan bahwa: Pertama, hukum pernikahan di masa pemerintahan Kerajaan Demak terbagi menjadi tiga, yakni sunnah, makruh, dan haram. Bagi yang terhukumi makruh dan haram, sangat dianjurkan untuk berpuasa dan mengabdikan dirinya untuk beribadah. Selanjutnya, syarat sah pernikahan masa Kerajaan Demak Bintara berdasarkan Kitab Toehpah dan didukung dengan naskah Serat Suryangalam adalah, 1) Beragama Islam, 2) Bukan mahram, 3) Adanya Wali.
Kedua, peralihan pemerintahan dari Majapahit ke Demak berdampak cukup besar terhadap struktur sosial khususnya di kalangan elit kerajaan. Faktor dari dalam maupun luar masyarakat pesisir mempengaruhi dan memotivasi untuk terciptanya tatanan baru demi terciptanya suatu negara yang aman dan damai. Demi menciptakan negara yang damai perlu adanya revolusi baik dari struktur, sistem, dan dasar negara. Dasar negara yang berbasis Islam ini lah yang menjadi solusi kala itu. Sehingga aturan yang berlandaskan keislaman juga lahir, salah satunya Kitab Toehpah.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Rohmah Maulidia |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Program Pascasarjana > Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyyah |
| Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 08 Jun 2023 18:11 |
| Last Modified: | 08 Jun 2023 18:11 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/23865 |
Actions (login required)
 |
View Item |
