Wali ‘Adhal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Presepektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj)

Hasbullah, Ahmad Nashir (2023) Wali ‘Adhal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Presepektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

Text SKRIPSI AHMAD NASHIR UPLOAD ETHESIS.pdf Download (1MB)

Abstract

Hasbullah, Ahmad Nashir. “Wali ‘Ad}Hal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) (Analisis Penetapan Nomor: 300/Pdt.P/2022/Pa.Ngj Pengadilan Agama Nganjuk). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Endrik Safudin, S.H.I., M.H.
Kata Kunci/keyword: Wali ‘Ad}Hal, Pertimbangan Hakim, Penetapan Hakim
Wali ‘ad}hal adalah seorang ayah kandung yang tidak mau atau menolak untuk menikahkan anak gadisnya. Dalam KHI pasal 19 yang berbunyi wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Akan tetapi didalam khasus wali nikah sering terjadi perselisihan siapakah wali yang berhak untuk menikahkanya. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia adalah wali ‘ad}hal di gantikan oleh wali hakim.
Rumusan Masalah dalam penelitian isi adalah: (1) Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar hukum hakim dalam Penetapan nomor : 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj di PA Nganjuk tentang wali ‘ad}hal dengan alasan adat (jilu)? (2) Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Penetapan nomor : 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj di PA Nganjuk tentang wali ‘ad}hal dengan alasan adat (jilu)?
Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Library Recearch dengan pendekatan yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis isi (Content Analysis) dengan Teori ratio decidendi dan metode penemuan hukum interpretasi sistematis (logis).
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penulis dalam menganalisa Dasar Hukum penetapan Majelis hakim menggunakan teori ratio decidendi bahwa majelis hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi pokok perkara dalam penetapan wali ‘ad}hal ini seperti halnnya kedua calon mempelai sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, menunjuk Kepala KUA setempat sebagai wali Hakim, dan alasan wali pemohon juga tidak sesuiai dengan syari’at islam, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan perkara ini, lalu dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan dalam penetapan ‘ad}hal. Dalam menganalisis pertimbangan hakim penulis menggunakan metode Penemuan Hukum Interpretasi Sistematis (Logis) yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain atau dengan undang-undang yang lain. Akan tetapi didalam duduk perkara dijelaskan bahwa hakim langsung menunjuk Ketua Kantor Urusan Agama setempat untuk di jadikan wali hakim tanpa bertanya dahulu keberadaan seorang kakek atau wali yang paling berhak. Hakim tidak cukup hanya melihat pada ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tetapi juga harus relevan dengan Pasal 22 Kompilasi hukum islam.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor:	Endrik Safudin
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Miss Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited:	31 May 2023 08:35
Last Modified:	31 May 2023 08:35
URI:	http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/23225

Actions (login required)

View Item