Hak Waris Anak Di Luar Kawin Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Di Kabupaten Ponorogo)

Rahmawati, Nurvadiana (2023) Hak Waris Anak Di Luar Kawin Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Di Kabupaten Ponorogo). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

Text 101190160_Nurvadiana Rahmawati_Hukum Keluarga Islam.pdf Download (1MB)

Abstract

Anak di luar kawin memiliki dua makna yang pertama ialah anak yang lahir dari pasangan kekasih tanpa adanya ikatan perkawinan. Yang kedua ialah anak yang lahir dari perkawinan sah secara agama tetapi tidak dicatatkan secara Negara. Anak di luar kawin dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan pihak keluarga ibunya dan pihak keluarga ibunya. Tetapi semenjak keluarnya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 menyebabkan akibat hukum yang luas. Yang mana mengabulkan atas pengujian pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Yang menyebabkan pro dan kontra di berbagai kalangan karena tidak ada lanjutan mengenai makna anak di luar kawin.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap penetapan hak waris anak di luar kawin pascaputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 di Kabupaten Ponorogo? Bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap implikasi penetapan hak waris anak di luar kawin pascaputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 di Kabupaten Ponorogo?
Dari uraian di atas penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis –empiris. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.
Hasil analisis data dari penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa hak waris anak di luar kawin pascaputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, NU berpandangan anak di luar kawin tidak berhak mendapatkan warisan mereka hanya berhak menerima wasiat wajibah, sedangkan Muhammadiyah selama dapat dibuktikan melalui pengadilan anak di luar kawin dapat memperoleh hubungan perdata. NU di Kabupaten Ponorogo, berpendapat memberikan keperdataan terkait warisan untuk anak akibat zina tidak setuju, meskipun dalam putusan belum membahas terkait warisan. Jika memberikan tanggung jawab atas perbuatan zina dengan memberikan biaya hidup serta memberikan sebagian harta dengan cara wasiat wajibah. NU dan Muhammadiyah berpendapat bahwa putusan tersebut tidak menyangkut warisan dan perwalian. Hubungan perdata yang dimaksud ialah pemberian tanggung jawab pada anak, baik nafkah, biaya pendidikan, tunjangan hidup dll. Menurut para tokoh NU dan Muhammadiyah implikasi dari penetapan putusan tersebut anak luar kawin bisa mendapatkan hak pengasuhan, hak pendidikan, dan anak luar kawin bisa mendapatkan hibah atau wasiat wajibah dari ayah biologisnya terkait waris.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor:	Martha Eri Safira
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Miss Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited:	30 May 2023 05:34
Last Modified:	30 May 2023 05:34
URI:	http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/23081

Actions (login required)

View Item