Anisah, Anisah (2022) Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
101180015-ANISAH-Hukum Keluarga Islam.pdf Download (930kB) | Preview |
Abstract
Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Dalam putusan perceraian Pegawai Negeri Sipil Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn yang mana Pengugat atau istri berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memiliki surat izin perceraian dari atasan. Pengaturan perceraian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraiam Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 3 menyatakan, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari atasan. Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat harus memperoleh izin perceraian dan harus mengajukan permintaan secara tertulis.
Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan hakim dalam memutus perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasan dan bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan hakim dalam proses pemeriksaan perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasan.
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum Yuridis-Empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, kepustakaan, dan wawancara. Analisis data yang dipakai adalah analisis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam memutus perceraian Pegawai Negeri Sipil pada praktiknya dalam putusan Nomor:748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn tersebut berdasarkan pertimbangan pada pembuktian alasan-alasan perceraian yang dapat dibuktikan dalam persidangan. Izin perceraian cenderung tidak menjadi pertimbangan oleh Hakim, meskipun pada Pasal 3 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat harus memperoleh izin perceraian dari atasan. Sedangkan pada proses pemeriksaan, Hakim tidak melaksanakan ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 yaitu mengintruksikan kepada Penggugat bahwa wajib melampirkan surat izin cerai dari atasan dan memberikan tenggang waktu selama maksimal 6 (enam) bulan kepada pihak Penggugat untuk mengurus surat izin cerai dari atasan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Martha Eri Safira |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah |
| Depositing User: | Miss Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 23 Nov 2022 02:17 |
| Last Modified: | 23 Nov 2022 02:17 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/21530 |
Actions (login required)
 |
View Item |
