Ihzafitri, Erysa Indira (2022) Implementasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
101180142_Erysa Indira Ihzafitri_HKI.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Ihzafitri, Erysa Indira, 2022. Implementasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rif’ah Roihanah, S.H.,M.Kn.
Kata Kunci/keyword: Ex-Officio, Cerai talak, Hak istri dan Anak
Kewenangan ex-officio yaitu kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya ia dapat memutus perkara yang tidak ada dalam petitum atau tuntutan. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr majelis hakim memutus perkara cerai talak secara ex-officio dikarenakan masyarakat yang berperkara khususnya termohon (istri) memiliki keterbatasan informasi dan pengetahuan mengenai hak-hak hukum. Sedangkan dalam hukum acara perdata terdapat asas ultra petita yaitu hakim dilarang memutus perkara melebihi dari apa yang dituntut oleh para pihak, meskipun dilakukan hakim dengan iktikad baik sekalipun.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap kewenangan hakim dalam menerapkan hak ex-officio pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr? Bagaimana tinjauan asas ex aequo et bono terhadap implementasi kewenangan ex-officio hakim pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr?
Adapun penelitian ini merupakan penelitian studi putusan dengan jenis penelitian pustaka (library research) menggunakan metode kualitatif pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Metode analisis yang digunakan dengan metode analisis deskriptif.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, ditinjau dari hukum acara perdata tindakan majelis hakim dalam memutus secara ex-officio perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tidak melanggar salah satu asas hukum acara perdata yaitu asas ultra petita. Majelis hakim berpedoman pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum yaitu Pasal 178 ayat (3) HIR tentang asas ultra petita, bahwasannya ketentuan khusus lebih dahulu diberlakukan daripada ketentuan umum atau lex specialis derogate legi generali. Kedua, ditinjau dari asas ex aequo et bono tindakan majelis hakim memutus secara ex-officio dalam perkara ini, sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam asas ex aequo et bono bahwasannya hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang kaku selama hal itu dilakukan demi perlindungan terhadap hak seseorang.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Rif'ah Roihanah |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah |
| Depositing User: | Miss Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 04 Nov 2022 04:07 |
| Last Modified: | 04 Nov 2022 04:07 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/20679 |
Actions (login required)
 |
View Item |
