Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory

Wafiuddin, Mu'ammar (2022) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

[img] Text
210115045-MU'AMAMAR WAFIUDDIN-HKI.pdf

Download (781kB)

Abstract

Wafiuddin, Mu’ammar, 2022. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
Kata Kunci: UU TPKS, Feminist Legal Theory, Pemaksaan Perkawinan.
Salah satu perkembangan pemikiran hukum yang menguat di Indonesia adalah pendekatan hukum yang berperspektif perempuan yang sering dikenal sebagai Feminist Legal Theory. Perkembangan ini didorong oleh kritik terhadap pandangan positivism hukum yang melihat hukum terpisah dari konteks social, politik, dan ekonomi. Feminist Legal Theory menggunakan metode menggali apa yang apa yang dibutuhkan perempuan, apa yang diinginkan perempuan, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan. Pendekatan ini digunakan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan menjadi UU TPKS setelah melaui pro dan kontra semenjak tahun 2016. Salah satu cakupan tindak pidana kekerasan seksual yang tertuang dalam Pasal 4 UU TPKS yaitu pemaksaan perkawinan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana latar belakang perumusan tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS ditinjau dari perspektif FLT? Bagaimana unsur-unsur pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS ditinjau dari perspektif FLT?
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pendekatan konsep (conseptual approach) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perumusan pemaksaan perkawinan termasuk dalam salah satu tindak pidana kekerasan seksual dilatarbelakangi oleh adanya paksaan baik secara verbal maupun tindakan untuk melangsungkan perkawinan sehingga mengakibatkan keterpaksaan dalam berumah tangga dan bisa mengakibatkan perpecahan rumah tangga. Unsur-unsur pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS telah mengangkat nilai-nilai kesetaraan dan memberikan keadilan.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor: Abid Rohmanu
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Depositing User: Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited: 20 Jun 2022 02:18
Last Modified: 20 Jun 2022 02:18
URI: http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/19188

Actions (login required)

View Item View Item