Aqromah, Mafatikhil Anangajizatul (2022) TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj). Undergraduate (S1) thesis, IAIN PONOROGO.
|
Text
210115033-MAFATIKHIL-PENYERAHAN SKRIPSI NEW - Copy.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Aqromah,Mafatikhil Anangajizatul. Pembatalan perkawinan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2013/Pa.Ngj. Berdasarkan pertimbangan hakim, perkawinan tidak sah yaitu apabila hendak melakukan akad nikah mempelai wanita diketahui masih ada ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, pernikahan antara Pemohon dan Termohon melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sehingga Hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut. Akan tetapi dalam putusan ini Majelis Hakim tidak menyinggung atau mempertimbangkan terkait harta bersama bagi Pemohon dan Termohon.Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji antara lain: Pertama, Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap harta bersama akibat putusan pembatalan perkawinan perkara Nomor 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj? Kedua, Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap hak asuh anak akibat putusan pembatalan perkawinan perkara Nomor 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj?Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang termasuk penelitian kualitatif Lapangan (field Research). Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk. Dari kedua rumusan masalah diatas, setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama karena para pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama secara adil yaitu setengah bagian. Hal tersebut sesuai dengan kompilasi hukum islam Pasal 97 bahwa akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama. Sedangkan hak asuh anak berada di tangan ayah (pemohon). Hal tersebut dikarenakan ibu (Termohon) murtad dan dari garis keturunan ibu tidak ada yang mau mengasuh, maka sesuai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak jatuh pada ayah, meskipun anak belum tamyiz. Dengan pertimbangan bahwa ayah dianggap lebih mumpuni untuk mengasuh anak, sehingga demi kemaslahatan serta kebaikan anak-anak.
Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Harta Bersama, Hak Asuh Anak, Kompilasi Hukum Islam.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Rif'ah Roihanah |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah |
| Depositing User: | Miss Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 15 Jun 2022 04:26 |
| Last Modified: | 15 Jun 2022 04:26 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18994 |
Actions (login required)
 |
View Item |
