Jefrianto, Mohamad (2022) ALASAN DAN PRAKTEK PELAKSANAAN WALI ADHAL DI KUA KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN DITINJAU DARI MAQASHID SYARI’AH. Undergraduate (S1) thesis, IAIN PONOROGO.
|
Text
210117089 Mohamad Jefrianto (HKI) (1).pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Mohamad Jefrianto, 2022. Alasan Dan Praktek Pelaksanaan Wali Adhal Di KUA Dolopo Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Niswatul Hidayati M.H.I.
Kata kunci : Maqashid Syari’ah, wali adhal.
Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Oleh karena itu keberadaan wali hakim dalam suatu perkawinan merupakan suatu konsekuensi apabila memang wali nasabnya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah atau karena wali nasabnya tidak memenuhi kriteria. Dalam pelaksanaan wali hakim harus menggunakan pedoman untuk menjadi pegangan dalam pelaksanaan pernikahan agar memiliki kekuatan hukum. Dalam pelaksanaan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun apakah dalam pelaksanaannya perkawinan menggunakan wali hakim sudah sesuai dengan Maqashid Syari’ah atau belum.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sesuai atau tidak pelaksanaan wali adhal dengan syarat yang ditentukan oleh pengadilan agama dan jika ada syarat atau surat dari pengadilan agama tidak ada, apa alasan KUA tetap melaksanakan pernikahan wali adhal (Maqashid Syari’ah).
Dengan pendekatan kualitatif, skripsi ini menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, sebagai metode pengumpulan data. Selain itu proses analisa juga di dukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang di peroleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu dapat diperoleh kesimpulan atas dua pertanyaan diatas.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wali adhal di KUA Dolopo sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Pengadilan Agama bahwa Perempuan yang adhal wali harus menempuh beberapa proses hukum. Cara pengajuan perkara wali adhal sama dengan pengajuan perkara perdata yaitu mulai penerimaan sampai dengan putusan perkara, hanya saja tahapan dalam perkara adhal disesuaikan dengan proses dalam persidangan. Korelasi antara dikabulkannya permohonan wali adhal ini dengan maqashid syari’ah sudah relevan atau sesuai dengan lima aspek pokok pemeliharaan yaitu agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal khususnya pemeliharaan keturunan. Kemudian apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan dapat mengakibatkan sesuatu hal yang menyimpang dari lima aspek pokok pemeliharaan tersebut seperti berzina, nikah sirri, kawin lari, dan lain-lain.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Niswatul hidayati |
| Subjects: | 14 ECONOMICS > 1499 Other Economics > 149999 Economics not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah |
| Depositing User: | Miss Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 15 Jun 2022 03:39 |
| Last Modified: | 15 Jun 2022 07:25 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18985 |
Actions (login required)
 |
View Item |
