Studi Komparatif Kekuasaan Wali Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Ernawati, Yuni (2022) Studi Komparatif Kekuasaan Wali Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

[img] Text
STUDI KOMPARATIF KEKUASAAN WALI MENURUT.pdf

Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Ernawati, Yuni.Dalam sebuah akad pernikahan, keberadaan wali adalah penting, karena wali adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap pihak perempuan yang hendak menikah. /Ketentuan mengenai wali perkawinan sendiri terdapat dualisme hukum dimana terdapat ketentuan agama yang dianut yakni fiqh mazhab Syafi’i dan UU No.1 Tahun 1974. Fiqh Syafi’i sendiri merupakan mazhab yang mayoritas dianut dan hampir semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam mazhab tersebut menjadi cikal bakal yang diadopsi dalam pembentukan dan pembuatan Hukum Islam di Indonesia, termasuk peraturan perkawinan khusus orang-orang Islam yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan di samping menggunakan KHI, orang-orang Islam yang berkewarganegaraan Indonesia juga harus tunduk terhadap ketentuan atas undang-undang perkawinan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana kekuasaan wali menurut Hukum Islam dan perbandingan kekuasaan wali menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumenter. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode Content Analysis atau analisis isi dengan pendekatan yuridis normatif.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kekuasaan wali menurut hukum Islam madzhab Syafi’i, Maliki wali memiliki kewenangan penuh atas anak yang akan melangsungkan pernikahan. Perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah, dan wali merupakan syarat sahnya perkawinan, sehingga keberadaan wali diwajibkan ada dalam pernikahan. Sedangkan pada madzhab Hanbali kebberadaan wali boleh ada dan boleh tidak dan untuk madzhab Hanafi tidak mewajibkan adanya wali bagi wanita saat pernikahan. Adapun kekuasaan wali menurut UU No.1 Tahun 1974, kekuasaan wali untuk orang yang beragama Islam mengikuti ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dimana mengikuti ketentuan agama yang mewajibkan adanya wali dalam akad nikan sesuai dengan KHI. Sebab dalam UU No.1 Tahun 1974 hanya mengatur perwalian tentang perbuatan hukum dan anak.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor: Abid Rohmanu
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Depositing User: Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited: 14 Jun 2022 07:06
Last Modified: 14 Jun 2022 07:06
URI: http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18924

Actions (login required)

View Item View Item