Analisis Yuridis Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Bagi Janda atau Duda di Bawah Umur Sebagai Prasyarat Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)

Ningrum, Wafa Suci (2022) Analisis Yuridis Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Bagi Janda atau Duda di Bawah Umur Sebagai Prasyarat Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

[img] Text
NASKAH-WAFA SUCI NINGRUM.pdf

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
Ningrum, Wafa SUci. Dispensasi Kawin menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun maka ia hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan sebagai syarat pendaftaran pernikahan. Pada Februari 2021 lalu, terdapat kasus pernikahan janda di bawah umur, tepatnya di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Dari kasus tersebut
muncul pertanyaan apabila terdapat janda atau duda di bawah umur yang melakukan pernikahan kembali, apakah mereka masih membutuhkan dispensasi kawin atau tidak.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana analisis yuridis terhadap problematika dispensasi kawin terhadap janda atau duda di bawah umur sebagai prasyarat pencatatan pernikahan di Kabupaten Ponorogo ? Bagaimana solusi yuridis terhadap problematika dispensasi kawin terhadap janda atau duda di bawah umur sebagai prasyarat pencatatan pernikahan di Kabupaten Ponorogo ?
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan normatif. Sedangkan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data ialah melakui wawancara dan dokumen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perkara dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur, 5 Kepala KUA dan Ketua PA Kabupaten Ponorogo menggunakan metode interpretasi sistematis, komparatif, dan subsumptif untuk menanganinya. Dalam hal ini dinyatakan bahwa janda atau duda di bawah
tidak lagi memerlukan dispensasi kawin untuk
pernikahannya. Sedangkan solusi yuridis dalam perkara ini dapat menggunakan interpretasi sistematis dengan menafsirkannya terhadap Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan KHI. Menggunakan interpretasi komparatif dengan menafsirkannya terhadap Fikih dan KUHPerdata.
Menggunakan interpretasi subsumptif dengan menafsirkannya terhadap PERMA dan putusan dispensasi kawin. Berdasarkan ketiga interpretasi diatas, disimpulkan bahwa janda atau duda di bawah umur tidak lagi memerlukan dispensasi kawin. Akan tetapi apabila dikaji dari interpretasi otentik, baik janda atau duda di bawah umur atau seseorang yang belum pernah menikah, selama usianya belum mencapai 19 tahun, maka akan tetap membutuhkan dispensasi kawin.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor: Martha Eri Safira
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Depositing User: Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited: 07 Jun 2022 04:03
Last Modified: 07 Jun 2022 04:03
URI: http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18461

Actions (login required)

View Item View Item