Muna, Khofifah Sakinatul (2022) Tinjauan Undang-Undang Nomoar 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Terdampak Jalan Tol (Studi Kasus di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
Khofifah Sakinatul Muna_101180161_Hukum Keluarga Islam.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Muna, Khofifah Sakinatul. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Terdampak Jalan Tol (Studi Kasus di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I.
Kata kunci/keywords: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tanah Wakaf, Terdampak Jalan Tol
Wakaf merupakan pemberian harta dari seseorang kepada khalayak umum untuk digunakan demi kepentingan umum. Hal tersebut diimplemantasikan oleh bapak B. Djoremi yang mewakafkan sebagian hartanya untuk dibangun sebuah masjid yang terletak di Dusun Mlarik Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Akan tetapi pada tahun 2015 tanah wakaf tersebut terdampak proyek pembangunan jalan tol. Hal ini mengakibatkan kegiatan masyarakat menjadi terganggu.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terhadap kewenangan nazir dalam mengelola ganti rugi tanah wakaf terdampak pembangunan jalan tol di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi? 2) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terhadap pengelolaan ganti rugi tanah wakaf terdampak pembangunan jalan tol di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi?
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field reseacrh), yaitu peneliti memperoleh data penelitian dari suatu tempat atau lokasi yang dijadikan fokus penelitian yang menyesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pendekatan normatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan metode induktif.
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah pertama, kewenangan nazir dalam pengelolaan ganti rugi adalah telah mendapatkan izin tertulis dari BWI maka, hal tersebut telah memenuhi ketentuan yang tertuang pada pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, kedua adalah pengelolaan ganti rugi yang dilakukan adalah dengan melakukan tukar guling (ruislag) dengan menukar tanah milik almarhum bapak Suharto. Adapun yang telah dilakukan terhadap ganti ruginya adalah sejalan dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Anis Hidayatul Imtihanah |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah |
| Depositing User: | Miss Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 31 May 2022 03:56 |
| Last Modified: | 31 May 2022 03:56 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18281 |
Actions (login required)
 |
View Item |
