..(LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI BLM SESUAI DENGAN FORMAT YG ADA, GUNAKAN TTD ASLI BUKAN SCAN PADA LEMBAR PERSETUJUAN DAN KEASLIAN TULISAN DENGAN CARA SCAN SATU LEMBAR PENUH, IKUTI PANDUAN UPLOAD PADA WEBSITE PERPUSTAKAAN DAN UPLOAD ULANG SESUAI KAIDAH)..implementasi perma no. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili kasus dispensasi perkawinan oleh hakim pengadilan agama ponorogo

AZAMUDDIN TIFANI, M. AKHLIS (2021) ..(LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI BLM SESUAI DENGAN FORMAT YG ADA, GUNAKAN TTD ASLI BUKAN SCAN PADA LEMBAR PERSETUJUAN DAN KEASLIAN TULISAN DENGAN CARA SCAN SATU LEMBAR PENUH, IKUTI PANDUAN UPLOAD PADA WEBSITE PERPUSTAKAAN DAN UPLOAD ULANG SESUAI KAIDAH)..implementasi perma no. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili kasus dispensasi perkawinan oleh hakim pengadilan agama ponorogo. Masters thesis, IAIN Ponorogo.

[img] Text
IMPLEMENTASI PERMA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI KASUS DISPENSASI PERKAWINAN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO.pdf

Download (5MB)

Abstract

ABSTRACT

The procedure for adjudicating marital dispensation cases in 2019 is different from previous years. This is based on the provisions of the PERMA No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marital Dispensation Cases. This stipulation is the basis of the judge's paradigm and operational standards for the implementation of special hearings in cases of dispensation of marriage. The thing that is of concern in this study is that 96% of judges' decisions legalize marriage dispensation applications. This fact contradicts with the spirit of PERMA No. 5 of 2019 which seeks to minimize the number of underage marriages. Some of these problems become the researchers' anxiety to find out about several things including;
1) The paradigm of Ponorogo Religious Court Judges in handling marriage dispensation cases, 2) the effectiveness of the implementation of PERMA No. 5 of 2019 by Ponorogo Religious Court Judges in the case of marriage dispensation.
So from some of the problems presented, two questions emerged as the formulation of the problem; 1) What is the paradigm of the Ponorogo Religious Court Judges in deciding the case of marriage dispensation before and after the stipulation of Supreme Court Regulation no. 5 years 2019 ?, 2) How did the Ponorogo PA Judge implement PERMA NO. 5 of 2019 in resolving marital dispensation cases?
This research is a qualitative research with the type of field research with a phenomenological approach which is juxtaposed with a normative-empirical approach. The data
sources used are as follows; 1) Primary data sources in the form of documents, data on applications for marriage dispensation and the results of judges' decisions for the last 3 years and results of in-depth interviews with Ponorogo Religious Court Judges, 2) Secondary data sources in the form of articles, books, journals related to theory carried out by the researcher.
From the results of the study, it can be concluded several things as follows: 1) That the Ponorogo Religious Court Judges used the Islamic Law Paradigm with a literalistic style. This is marked by a tendency to the opinions of salaf scholars and the use of mas}lah}ah theory which has not been widely developed in its meaning. This is considered by the Ponorogo Religious Court Judges to be relevant to the 10 principles as contained in PERMA No. 5 of 2019. 2) Judges of the Ponorogo Religious Court can implement the PERMA No but it has not been effective due to several obstructing factors, including; law enforcement factors, facilities and facilities, community factors, and socio-cultural factors.

ABSTRAK

Tata cara mengadili kasus dispensasi perkawinan pada tahun 2019 mempunyai perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan ketetapan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Kasus Disepensasi Perkawinan. Ketetapan ini adalah dasar dari paradigma hakim dan standar operasional pelaksanaan sidang khusus dalam kasus dispensasi perkawinan. Hal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah bahwa 96% putusan Hakim yang melegalkan permohonan dispensasi perkawinan. Fakta tersebut bertolak belakang dengan spirit PERMA No. 5 tahun 2019 yang berusaha untuk meminimalisir jumlah perkawinan di bawah umur. Beberapa permasalahan tersebut menjadi kegelisahan peneliti untuk mencari tahu tentang beberapa hal diantaranya; 1) paradigma hakim PA Ponorogo dalam menangani kasus dispensasi perkawinan, 2) efektivitas implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 oleh Hakim PA Ponorogo dalam kasus dispensasi perkawinan.
Maka dari bebereapa permasalahan yang disampaikan, muncul dua pertanyaan sebagai rumusan masalah; 1) Bagaimanakah paradigma Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutus perkara dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019?
2) Bagaimanakah Hakim PA Ponorogo mengimplementasikan PERMA NO. 5 tahun 2019 dalam menyelesaikan kasus dispensasi perkawinan?
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian field research dengan pendekatan fenomenologi yang disandingkan dengan pendekatan normative –empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut; 1)
Sumber data Primer berupa dokumen, data permohonan dispensasi perkawinan dan hasil putusan hakim selama 3 tahun terakhir dan hasil wawancara mendalam dengan Hakim PA Ponorogo, 2) Sumber data sekunder berupa artikel-artikel, buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan teori yang diusung oleh peneliti.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Bahwa Hakim PA Ponorogo menggunakan Paradigma Hukum Islam dengan corak literalistic. Hal ini ditandai dengan adanya kecenderungan kepada pendapat ulama’ salaf dan penggunaan teori mas}lah}ah yang belum banyak dikembangkan pemaknaannya. Ini dipandang oleh Hakim PA Ponorogo telah relevan dengan 10 asas sebagaimana termuat dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. 2) Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dapat mengimplementasikan PERMA tersebut akan tetapi belum efektif dikarenakan beberapa faktor yang menghalangi, diantaranya; faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor sosio budaya.

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Supervisor: AHMAD JUNAIDI
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions: Program Pascasarjana > Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Depositing User: Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited: 06 Dec 2021 02:30
Last Modified: 06 Dec 2021 02:30
URI: http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/17228

Actions (login required)

View Item View Item